Haedar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah memberikan pernyataan sikap terkait pra dan paska aksi damai bela Alquran 411

acehsumatra.co.id, Jakarta ; Sehubungan kunjuangan Presiden Joko Widodo, Selasa (8/11) ke DPP Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan perkembangan situasi pasca aksi damai bela Islam 411 berlangsung damai, demokratis, tertib dan bermartabat.Muhammadiyah berpandangan bahwa demo yang masif dan simpatik itu murni aspirasi keagamaan dari seluruh komponen umat Islam serta tidak ada unsur politisasi apapun oleh pihak manapun.

Pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum PP MUhammadiyah, Dr.H.Haedar Nashir, M.Si dan Sekretaris Umum Dr.H.Abdul Mu’ti, M.Ed, juga mengapresiasi tinggi demo damai umat Islam itu sekaligus menghargai Kepolisian dan TNI yang telah melakukan pengamanan dengan baik.Walaupun dipenghujung ada kericuhan namun kami percaya bukan dilakukan oleh aksi damai tersebut.Selama aksi, pendemo telah menunjukan akhlak mulia.Kerusuhan itu dimungkinkan ada pihak-pihak ingin merusak keluhuran sikap dan aspirasi umat Islam dan membenturkannya dangan aparat keamanan untuk menimbulkan kesan anarki.

Menghargai sikap presiden dan wakil presiden yang memerintahkan kepolisian melakukan proses hukum yang cepat, tegas, dan transparan serta tidak mengintervensi.Disayangkan sikap tegas kurang diimbangi proses komunikasi cepat dan terbuka, sebagaimana tidak berhasilnya wakil pendemo berkomunikasi dengan Presiden RI.Sebenarnya positif jika hal itu berlangsung, kedepan pemerintah diharapkan lebih responsif dan menjalin komunikasi dengan semua pihak menampung dan merespon aspirasi umat Islam sebagai kekuatan mayoritas yang selama ini merasa kurang terakomodasi banyak kepentingan yang strategis.

Bersikap cermat dan seksama dalam menangani dan menyelesaikan kasus dugaan penistaan agama tersebut sebagai akar tunjang yang menyebabkan suasana kehidupan kebangsaan menjadi keruh dan mengalami eskalasi keresahan yang luas.Kepolisian diharapkan tidak melakukan interpretasi yang dapat menambah eskalasi ketidakpuasan terhadap penanganan kasus penistaan agama itu.Tegakkan hukum dengan cepat, tegas, dan transparansi secara konsisten sebagaimana janji pemerintah.Gelar perkara terbuka selain harus sesuai koridor hukum juga jangan sampai menimbulkan masalah baru yang menyebabkan kontroversi dan kaburnya masalah utama.Akan besar resiko dan pertaruhannya manakala kasus tersebut tidak sejalan dengan esensi keadilan hukum dan aspirasi umat Islam yang merasa keyakinan agamanya ternodai.

Bangsa Indonesia Bangsa Religius, berkebudayaan luhur, karena itu pejabat negara harus menunjukan keteladanan dan jiwa kenegaraan, rendah hati, bertutur kata yang baik, serta tidak arogan yang dapat meresahkan masyarakat.Pejabat negara tidak gegabah menyangkut urusan agama, Pancasila, dan sensatif lainnya.Semua warga negara menunjukan prilaku damai, toleran, dan berkeadaban mulia.

Sebagai penutup Muhammadiyah mengajak segenap institusi (eksekutif, legislatif, yudikatif) semua komponen bangsa termasuk partai politik menjaga kebersamaan dan keutuhan NKRI.Hendaknya juga menjaga suasana aman, damai, dan kebersamaan.Kerahkan seluruh energi nasional menjadikan Indonesia sebagai negara dan bangsa maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sebagaimana cita-cita pendiri bangsa tahun 1945.(Fahrizal Salim)

Komentar