acehsumatra.co.id – Jakarta – Aspirasi Indonesia mengelar diskusi “MENELISIK HARTA KEKAYAAN TIGA KANDIDAT DI PILKADA DKI JAKARTA 2017” di Resto Bumbu Desa jl. Cikini Raya No. 72 Menteng Jakarta Pusat, Minggu (8/1)
Hadir dalam diskusi sebagai Narasumber: Robert Endi Jaweng (Direktur Eksekutif KPPOD) dengan sub tema “Harta kekayaan pejabat negara dan kaitannya dengan kebijakan tata kelola pemerintahan daerah,” akan hadir juga sebagai Narasumber: Yenti Ganarsi (Dosen Universitas Trisakti Jakarta) dengan sub tema “Mengungkap sumber-sumber dan transparansi harta kekayaan masing-masing kandidat,” sebagai Narasumber: Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan sub tema “Kandidat tak jujur lapor harta kekayaan berpotensi korupsi, serta turut diundang sebagai Arbi Sanit (Pengamat Politik) dengan sub tema “Refleksi kritis efek money politics tiga kandidat : Disumbang rakyat atau disokong sponsor?.

Petrus Selestinus, salah satu panitia mengatakan bahwa “Pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang mengedepankan sportifitas, netralitas, transparansi, jujur dan adil, baik dari penyelenggara pemilu maupun kompetisi antara masing-masing kandidat yang bertarung di pesta demokrasi lima tahunan. Hal ini tentu untuk merangsang partisipasi aktif para konstituen agar dapat memilih kandidat terbaik demi sebuah kemajuan di berbagai aspek hidup yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat pemilihnya.”

Menurutnya, Para pemilih, tentunya berhak mengetahui latar belakang dan kualitas calon melalui paparan visi, misi serta program-program yang ditawarkan kandidat. Karena itu, segala informasi yang berkaitan dengan para kandidat, wajib diberi akses seluas-luasnya kepada para pemilih, termasuk sumber harta kekayaan dan cara mendapatkannya serta Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Ignas Iryanto Djou, menambahkan bahwa “Mengacu pada UU di atas,” maka ketiga kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus:
  • Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  • Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
  • Mengumumkan harta kekayaan juga mengungkapkan sumber-sumber harta kekayaan secara jelas. Bukan hanya besaran harta kekayaan yang penting dilaporkan, melainkan juga perihal sumber dan cara mendapatkannya.
Hadi Djawas, salah satu panitia diskusi juga menambahkan bahwa Sesuai amanat undang-undang di atas, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara adalah syarat mutlak bagi kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, serta wajib menjelaskan secara terperinci sumber-sumber harta kekayaan yang dimiliki agar kandidat penyelenggara negara tersebut benar-benar bersih dari segala indikasi-indikasi korupsi. Terlebih, kebijakan UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 20014 telah memberi jaminan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelolah anggaran bagi kesejahteraan segenap masyarakat didalamnya.

Oleh karena itu, Aspirasi Indonesia menginisiasi sebuah diskusi untuk memberi gambaran yang jelas kepada publik untuk menilai ketiga kandidat. Hal ini merupakan bagian dari pendidikan politik sekaligus kontrol sosial kepada calon-calon penyelenggara negara di daerah dimaksud, dalam hal ini Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai etalase Indonesia.

Servas Serbaya Manek mengatakan bahwa Diskusi yang akan diselenggarakan ini bertujuan untuk “Menggali, meneliti dan mengkaji secara komprehensif seluruh bentuk dan potensi yang dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah yang berkualitas.”
Menata kembali nilai-nilai pesta demokrasi yang mengalami degradasi karena money politics.

Mengembangkan nilai demokrasi sesuai karakter budaya bangsa Indonesia dalam tatanan nasional, regional dan internasional dalam menyongsong dan menghadapi tantangan global di era modernisasi dan digital.(amhar)
Komentar