acehsumatra.co.id (Jakarta) – Pemerintah DKI Jakarta mengajak partisipasi masyarakat untuk memberikan ide dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda No 10 TAHUN 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai koordinator penyusunan draft raperda itu rutin melaksanakan rapat-rapat penyusunan. Dalam rapat penyusunan turut melibatkan satuan kerja atau instansi terkait dan akademisi.

Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta, Mariana mengatakan, dalam pelaksanaan rapat penyusunan pun melibatkan masyarakat melalui perwakilan dari organisasi sosial penyandang disabilitas.

“Kami juga membuka peluang kepada masyarakat yang ingin memberikan ide atau masukan dan saran atas substansi muatan materi raperda melalui email rehsos.lupendi@gmail.com,” tandas Mariana saat ditemui Rabu, (1/2)

Partisipasi masyarakat itu, katanya, sebagai bentuk keterbukaan pemerintah agar pemenuhan hak disabilitas semakin baik. Ini upaya sinergi dengan masyatakat untuk membangun Jakarta ramah disabilitas.

Pemda DKI saat ini telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Namun, perda itu masih merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Seiring berjalannya waktu, selanjutnya terbit Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Terbitnya undang-undang yang lebih tinggi dan baru itu mengharuskan substansi muatan materi dari Perda No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas mengalami penyesuaian.

“Setidaknya terdapat beberapa perbedaaan untuk menyesuaikan di dalam muatan materi pokok antara Perda No 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dengan UU No 19 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 2016,” terang Mariana.

Pertama, definisi penyandang disabilitas dan ragam (jenis) penyandang disabilitas. Kedua, hak penyandang disabilitas.

Ketiga, pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Keempat, Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas (LPPD) berubah menjadi Komisi Nasional Disabilitas.

Kelima, mengamanatkan dibentuknya Unit Layanan Disabilitas pada setiap institusi pelayanan.

“Disamping peningkatan pelayanan dan pemenuhan hak bagi disabilitas, ini juga sebagai upaya menghilangkan stigma negatif yang masih meleket kepada disabilitas,” kata Mariana.

Komentar