acehsumatra (JAKARTA) – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada bupati kabupaten Gayo Lues, provinsi Aceh, mengabulkan pencoblosan ulang hanya di 5 TPS.

“Yang dikabulkan ini hanya terhadap TPS  dimana pelakunya sudah diputus oleh pengadilan, dan sudah dihukum.Sehingga kalau dari total yang dipersoalkan ada sekitar 20 an  TPS tapi yang  dikabulkan hanya 5 TPS,” ujar Ketua Tim Kuasa Hukum  KIP Gayo Lues, Ali Nurdin, pasca putusan MK, Rabu (26/04) di Gedung MK, Jakarta.

Melihat hal ini, Ali Nurdin menilai makamah sangat menghormati lembaga peradilan, walaupun seharusnya dikaji lebih jauh kepada siapa pelaku itu mencoblos dan kami sudah ajukan bukti-bukti dari para pelaku bahwa mereka mencoblos pemohon dengan demikian  tidak selayaknya kesalahan yang dilakukan pelaku ditanggung oleh KPU.

“Karena dengan hasil quick count sekarang pada H sore hari sudah ketausn siapa yang menang dan siapa yang kalah jangan sampai mereka kalah kemudian mereka menyuruh orang-orang yang menyoblos lebih dari satu kali itu, mengaku sehingga kemudian diputuskan PSU padahal mereka menyoblos pemohon bukan menyoblos pihak terkait” ungkap Ali Nurdin.

Menurut dia, pihaknya ada memiliki surat pernyataan dari pelaku bahwa mereka menyoblos pemohon, kami sampaikan kepada mahkamah dan kami tunjukan juga misalnya dikecamatan kota panjang di TPS 3 pemohonon unggul suaranya, kalau pemohon unggul di TPS tersebut sebenarnya tidak ada kerugian pemohon harusnya dalil pemohon menjadi gugur.

“Padahal selisih suaranya cukup jauh dalam kasus di Bawaslu, selisih suara lebih dari 700 suara sementara para pelakunya tidak lebih dari tujuh orang, kelakuan seperti ini menurut hemat kami perlu dikoreksi kedepan kalau ternyata pelakunya menyoblos pemohon harusnya beban kesalahan jangan di timpakan ke KPU atau masyarakat luas, apalagi pihak terkait dengan adanya PSU ini yang jadi korban KPU sebagai penyelenggara harus menyelenggarakan ulang padahal itu bukan kesalahan KPU, begitu juga pihak terkait harus menunda kemenangannya serta harus berjuang lagi, padahal para pelaku ini menyoblos pemohon kecuali kalau pelaku ini mencoblos pihak terkait, wajar kalau menjoblos pihak terkait kemenangannya di anulir sehingga dilakukan PSU karena kemenangannya diperoleh secara tidak sah kalau PSU ini gara-gara pelaku mencoblos pemohon menurut saya tidak fair.

Untuk itu sebagai penyelenggara pemilihan KIP gayo lues akan berkoordinasi dengan jajaran terkait dengan KIP provinsi Aceh untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang, setelah 30 hari kerja putusan Makamah mengenai KIP Gayo Lues harus melaksanakan PSU paling lambat tanggal 13 Juni 2017.(sari)

Komentar