JAKARTA, (ACEHSUMATRA.CO-ID) – Setelah mengawal kasus Ahok sejak awal penyelidikan hingga di dalam persidangan Gerakan Ibu Negeri (GIN) mendapatkan fakta, bahwa proses penegakkan hukum yang berlangsung terhadap Ahok atas kasus penistaan agama tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menafikan sikap dan pandangan MUI.

“Perasaan kebenaran di masyarakat sudah betul-betul lapar akan keadilan Gerakan Ibu Negeri (GIN) menginisiasi sekaligus merespont sebagai tanggung tanggung jawab sosial kaum ibu juga kaum pendidik, kalau negara ini tidak ditegakan keadilan anak bangsa ini mau jadi apa, dan harus belajar peristiwa-peristiwa sosial disekelilingnya, dan kita tidak saja meminta di kaji tapi juga duduk dalam GIN sebagai organisasi massa berbasis kaum ibu di seIuruh Indonesia dan teIah terIibat aktif dalam mengawaI penegakkan hukum dengan kasus penistaan agama oIeh Basuki Tjahaja Pumama alias Ahok” ungkap Neno Warisman Pimpinan Gerakan Ibu Negeri (GIN).

Dikesempatan yang sama Buni Yani, tersangka penyebar video penghasutan Ahok di Kepulauan Seribu mengungkapkan kekecewaan atas tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada Ahok. Dan ia sangat kecewa karena ancaman hukuman yang akan menyasar dirinya akan jauh lebih berat dibandikan dengan hukuman yang diberikan kepada Ahok. Ia dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE karena diduga menyebar luaskan kebencian melalui video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang ia unggah melalui media sosial Facebook. Hal ini diungkapkan saat menghadiri konferensi pers Gerakan Ibu Negeri (GIN), Jakarta (28/4).

“Sekarang orang yang jelas menista agama hanya dituntut 1 tahun penjara dan dua tahun masa percobaan, sedangkan saya yang menyebarkan berita benar justru sekarang harus kehilangan pekerjaan sejak enam bulan lalu serta akan mendapat ancaman hukuman maksimal enam tahun,” ujar Buni Yani. (sari)

Komentar