JAKARTA, (ACEHSUMATRA.co.id) — SBSI mencoba mengupas tuntas melalui diskusi buruh dengan Tema ”Hari Buruh Jangan Dijadikan Komoditi Politik”, di Gedung juang, Jakarta Pusat, Minggu (30/04/2017).

Ketua Buruh SBSI 1992, Sunarti mengatakan, tidak ada larangan jika buruh atau organisasi buruh berpolitik, tetapi harus dipahami bahwa organisasi buruh harus punya posisi tawar dalam mengambil kebijakan dan kesejahteraan buruh.

“Buruh harus bisa meyakinkan parpol bahwa mereka bisa menyalurkan aspirasi kelompok buruh. Buruh bukannya tidak boleh berpolitik. Itu pilihan masing-masing,” Ujar Sunarti Ketua Buruh SBSI -1992

Hari buruh pada 1 May 2017 merupakan momentum kebangkitan buruh, dalam kreasi hak-hak buruh yang  selama ini belum bisa di penuhi oleh pemerintah karena ada beberapa kebijakan pemerintah, justru menjadikan posisi buruh semangkin terjepit. Suara  buruh sering kali di  inginkan oleh beberapa partai politik,
untuk mendukung calon mereka dalam melenggeng ke kursi DPR/MPR  Terutama jelang  PILKADA/PILGUB &  PILPRES.

Aktivis buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992) Baiq Ani mengatakan buruh banyak memberikan devisa kepada negara, tapi kesejahteraan kaum buruh tidak ada peningkatan serta buruh terpenjara oleh rutinitas kerja, ditambah lagi dengan represifitas pengusaha berupa ancaman-ancaman PHK. Kondisi ini semakin buruk dengan adanya over exploitation di tempat kerja.
“Kami tidak mau hanya dijadikan komoditas politik menjelang pilkada atau pilpres. Kalau memang kami dianggap sebagai peraup suara, setidaknya dengarkanlah aspirasi kami,” ujar Baiq Ani.(sar)

Komentar