JAKARTA (acehsumatra.co.id) Perwakilan Lemhannas, Bayu Saputra, SH menduga oknum travel umroh, provider visa, agen asosiasi umroh, dan oknum Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok umrah.

“Kejahatan yang telah mencoreng nama bangsa ini, sedang diungkap oleh Bareskrim Mabes Polri dan Kementerian Luar Negeri,”ujar Bayu Saputra, saat menyampaikan konferensi Persnya di Restauran Al Jazira, Jakarta, Minggu (21/5).

Menurut Dia, Kepala Bareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto, mengaku telah mengungkap TPPO berkedok perjalanan umrah, dimana mereka memanfaatkan visa ibadah untuk visa TKI di Timur Tenggah.

Begitu juga Kemenlu turut angkat bicara soal ini, mereka akan menelusuri dugaan adanya oknum kedubes yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang berkedok umrah.”ada informasi keterlibatan oknum di kedutaan, ini masih didalami.Kami akan menyampaikan informasi terkini tentang itu,”kata Bayu seperti disampaikan Dirjen Perlindungan WNI Kemenlu, Muhammad Iqbal di kantor Bareskrim.

Padahal, visi misi pemerintah Jokowi-JK ‘bebas pungli’ namun disini diduga masih ada peristiwa yang bakal mencoreng nama baik bangsa.Sejauh ini hasil Investigasi Tim Alumni Lemhanas RI selain menemukan indikasi mengenai TPPO berkedok perjalanan umrah, juga ada estimasi yang dikalkulasikan mendalam penggunakan pembiayaan visa yang nominalnya sebesar 15 dollar.Padahal 2 November 2016, pihak Dirjen Agama sudah mengedarkan himbauan agar tidak ada pungutan yang tidak berdasarkan hukum ini, alias ‘‘pungli.A

“Ada 634.000 jemaah umroh tiap tahunnya di Indonesia, ini terbesar ketiga, setelah Pakistan dan Mesir, sehingga potensi kerugiannya apabila berjalan merupakan pelanggaran yang serius,”tegasnya

Hal itu kata Bayu, Indonesia telah masuk dalam perhatian PBB saat ini, yang khususnya modus operandi perdagangan orang dan ini menjadi kejahatan sistematik

”Kami Alumni Lemhanas RI menghimbau kegiatan yang melibatkan jemaah seperti ini, termasuk pula tidak ada aturan dan pihak Kedubes Arab Saudi sendiri juga tidak pernah membiarkan kejadian seperti ini. Prosesnya direkruit dari masyarakat dan tidak ada izin atau otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi selain melawan dan melanggar hukum, juga tidak ada dasarnya,” kata Bayu

Untuk itu sambungnya, forum alumni Lemhanas RI akan menindaklanjuti peristiwa ini kepada Presiden dan Dirjen Agama, karena dinilai sudah cukup jelas melanggar.Berkaitan dengan NAWACITA dan program Jokowi yang anti pungli besar harapanya agar segera diperhatikan, dimana diduga ada penyalahgunaan visa, dan indikasi kuat pungli, serta pihak pihak yang terlibat mesti ditindak tegas.

Mewakili Pemuda Lemhanas, Bayu menyampaikan apresiasi kepada Tim Bareskrim Mabes Polri yang telah mengungkap TPPO berkedok perjalanan umroh ini.”TPPO dan pungutan liar umroh salah satu musuh bersama, harus ditumpas,”imbuh Bayu, mengakhiri.(red)

Komentar