JAKARTA (acehsumatra.co.id) Seorang direktur dan pemegang saham pada PT. TL dan pemegang saham pada PT. TPP terjebak di Lift VIP Gran Rubina Business Park pada 14 Februari 2017, selama 60 menit lebih dan kejadian itu sangat mengancam jiwanya yakni terjebak dalam lift VIP yang dikelola oleh PT. CII.

“Atas kejadian tersebut klien kami mengalami shock dan trauma secara psikologis yang berkepanjangan dan berkelanjutan yang disebabkan kelalaian dari PT. AK yang dalam hal ini sebagai pihak yang harus bertanggung jawab sebagai pemilik Gedung Gran Rubina Businees Park dan PT. CII selaku Pengelola Gedung Gran Rubina dan PT. PT BSL selaku distributor Lift VIP yang berada di Gedung Gran Rubina tersebut,” jelas kuasa hukum pengugat Serfasius Serbaya Manek, SH.SE,  dari kantor Prime & Associated, di sela-sela pendaftaran gugatan Perdata kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017)

Klien karni adalah Direktur dan pemegang saham pada PT. Total Logistik dan pemegang saham pada PT. Total Petroindo Perkasa yang berdomisili di unit 20 C pada Generali Tower di Gran Rubina Business Park, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan N0. 030/ BM-GT/ SK-Domisili/ IV/ 1 6 tanggal 8 April 2016 dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 071/ BM-GT/ SK Domisili/IV/ I 6 tanggal 28 Juli 201 6. Akibat kelalaian baik yang dilakukan oleh PT. AK PT. CII, dan PT BSL yaitu dengan
tidak melakukan pemeliharaan, perawatan, Gedung terutama Lift dan fasilitas lainnya yang ada pada Gedung Gran Rubina Business Park yang dapat membahayakan keseIamatan jiwa orang adalah suatu Perbuatan melawan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mcnggmfi kerugian tersebut”.

Selanjutnya akibat dari terjebaknya Klien kami tersebut, kami selaku Kuasa Hukum JIEVYTRA LUMANTDRO sedang mengajukan upaya hukum berupa GUGATAN perdata Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa.”Pasal 1362 KUHPerdata, seseorang dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang bertenlangan dengan Undang-Undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain. atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan. dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patumya dalam IaIu lintas masyarakat. Pasal 4 jo pasal 7 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak konsumen dan kewajiban pengusaha barang dan atau jasa.
Sebagaimana diatur dalam pasal 16 jo pasal 17 Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang bangunan dan gedung yang mengatur tentang keamanan, keselamatan dan kenyamnan bangunan dan gedung bagi penghuni,”ulas Serfarius,

Selanjutnya, sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang No. 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik yang secara khusus mengatur kewajiban korporasi
sebagai salah satu entitas pelayan publik.

Suatu tindakan melawan hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi syarat kesalahan secara objektif atau konkrit baik secara materil,”tutupnya

Komentar