Jakarta (acehsumatra.co.id) Sukarno Way mengelar diskusi Pancasila dan halal bi halal Persaudaraan Sukarno, di Yayasan Bung Karno Gedung Pola, Lantai 3, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017),

Dalam diskusi ini hadir pembicara seperti :
1. Revrisond Baswir, MBA (Dosen UGM, Pendiri Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia AEPI)
2. Dr. Imam Mukhlis, SE., M.Si (Dosen UNM, Peneliti Senior, Anggota Litbang YBK)

Sebagai moderator adalah Dr. Timbul Hamonangan S, SE., MA. (Dosen dan Peneliti Senior Pascasarjana Universitas Maranatha Bandung, Koordinator Litbang YBK)

Revrisond Baswir mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia azas kekeluargaan itu adalah koperasi.

“Sistem ekonomi kekeluargaan jauh lebih penting  dibandingkan sosialisme. Sistem Ekonomi Sosialisme itu dasarnya materi sedangkan kekeluargaan itu adalah ilmu. Jika materi itu dibagi maka nilainya akan habis sedangkan ilmu jika dibagi maka pengaruhnya lebih  banyak,” katanya.

Dalam paparannya Imam Mukhlis menitikberatkan pada pembangunan ekonomi baru berbasis kearifan lokal daripada memaksakan diri untuk memakai ekonomi berbasis kearifan global.

“Negara Indonesia dengan segenap ragam budaya dan entitas kesukuan yang tersebar secara geografis pada belahan bumi nusantara memiliki kearifan lokal (local wisdom) yang beraneka ragam. Kearifan lokal tersebut merupakan salah satu khasanah yang memiliki potensi kuat untuk menjadi modal dasar utama dalam pembangunan nasional di berbagai daerah,” katanya.

Menurutnya pembangunan yang berdasarkan kekuatan pasar menyebabkan sebagian besar masyarakat tertinggal, dan tentunya potensi gejolak di masyarakat, dan karenanya perlu reorientasi arah pembangunan. Pembangunan bisa dalam bentuk infrastruktur.

“Pembangunan infrastruktur penting sebagai syarat utama pembangunan ekonomi. Namun lebih penting lagi bagaimana infrastruktur tersebut hasilnya dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat, bukan sekedar untuk dimanfaatkan kaum pemodal saja,” jelasnya.

Imam Mukhlis juga menegaskan bahwa globalisasi ekonomi tidak menambah rakyat menjadi sejahtera, bahkan globalisasi ekonomi berpotensi besar menimbulkan banyak kekecawaan (discontents) yaitu kemiskinan, pengangguran, ketidakpastian hidup, ketidakstabilan, kerusakan.

“Ekonomi rakyat Indonesia sejahtera jika bangsa ini kembali berdasar pada azas kekeluargaan gotong royong. Jadi sistem perekonomian pasar bebas yang berbasis individualisme tidak sesuai dengan konstitusi negara ini yaitu UUD 1945. Artinya persoalan ekonomi bukan sekedar soal persaingan tetapi bicara juga soal kerjasama dan gotong royong,” tutupnya

Komentar