Jakarta (acehsumatra.co.id) Tengah ramai dipublikasikan Presiden Joko Widodo baru saja mengumpulkan elite partai politik dari fraksi pendukung pemerintah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Presiden ingin memastikan soliditas koalisi, terutama dalam mendukung peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Pajak.

Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan dari enam fraksi parpol pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.Semuanya sepakat agar Perppu 1/2017 segera disahkan sebelum akhir Juli 2017.Namun, pada pertemuan itu, PAN menjadi satu-satunya partai politik pendukung pemerintah yang tidak diundang.

Pengamat Politik dan Peneliti Senior INDO Survey and Strategy, Herman Dirgantara mengatakan bahwa hal itu sangat mungkin merupakan peringatan halus dari Presiden. “Ibarat sekolah, kalau membandel tentu kan tidak langsung dikeluarkan. Namun, ini merupakan bahasa politik yang perlu diwaspadai oleh PAN. Kita tahu PDIP dan Nasdem sudah mendesak agar PAN dikeluarkan dari koalisi”.

Tentu saja ini menimbulkan kegeraman tidak saja dari PDIP sebagai poros utama pendukung pemerintah, mengingat dalam rapat paripurna kemarin PAN menunjukkan sikap inkonsistensinya dengan melakukan aksi Walk Out.

Herman Dirgantara menegaskan bahwa yang perlu dicermati juga adalah sikap PAN dapat menjadi momentum pendidikan politik publik yang negatif. “Ini merusak dinamika kedewasaan politik kita di tengah upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan politik yang mencerahkan”, tutupnya.(Ril)

Foto:Internet

Komentar