Jakarta, acehsumatra.co.id -Sehubungan rencana pembangunan jalan tembus dari jalan Kapuk Raya sampai dengan jalan Pantai Indah Selatan 2, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. 
Atas penetapan lokasi pelaksanaan pembangunan tersebut telah di terbitkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 1244 Tahun 2015, namun demikian sampai dengan saat ini pelaksanaan pembangunan jalan tersebut menjadi terkatung-katung, akibat sikap membandelnya PT. Mandara Permai untuk membuka akses pintu area Pantai Indah Selatan 2 PT. Mandara Permai, sehingga menyulitkan para kontraktor sebagai Pelaksana Pekerjaan, seperti tertuang dalam surat laporan No : 010/LKS/IV/016. Ditujukan kepada Bapak DR. H. Saefullah. M.PD.
“Rapat koordinasi pada tanggal 24 Februari 2017, bertempat di Ruang Rapat Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Lantai X Blok G, Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan No 8-9, Jakarta Pusat. Tetap saja mandul dalam pelaksanaan dilapangan, karena PT. Mandara Permai dengan berbagai alasan menolak membuka akses jalan Pantai Indah Selatan 2 (ROW 47), dengan alasan bahwa disisi selatan adalah berupa tanggul pembatas sebagai bagian dari sistim folder untuk pencegahan  banjir di kawasan PIK, seperti tertuang dalam surat PT. Mandara Permai No.002/MP/PIK/1/2017,”kata Koordinator Megapolitan Strategis Indonesia, Novi Aryansyah, di Jakarta, Kamis (9/8)
Menurut dia, masalah PT Mandara Permai sebelumnya seperti disampaikan beberapa media online :Pada tahun 2012 tercatat bahwa PT. Mandara Permai masih memiliki banyak permasalahan dalam pembebasan tanah untuk pembangunan realestate elite Pantai Indah Kapuk (PIK), karena dibangun di atas tanah yang masih bermasalah. “Aturan yang ada di perda untuk komersial tarif 1 persen, bangunan nonkomersial 0,5 persen serta bangunan sosial tarif 0,25 persen. Tapi, dalam perjanjian kerja sama diterapkan hanya 0,006 persen saja retribusinya,” ujar Novy
Berdasarkan perhitungan itu, maka jumlah retribusi yang harus dibayarkan PT Mandra Permai mencapai Rp 534,9 miliar. Sedangkan saat itu, pada 1987 lalu, kurs dolar AS hanya Rp 900. Adapun tahun 2012 kurs sudah mencapai 9.000 rupiah per dolar AS. Kalau berdasarkan kurs tahun 2012, maka kerugian negara mencapai Rp 5,349 triliun.
Tidak hanya itu, tanah yang dipergunakan untuk membangun realestate itu masih bermasalah. PT Mandara Permai telah menindas warga yang memiliki hak garap tanah seluas 86 hektare atas nama veteran pejuang kemerdekaan Kapten Niing bin Sanip. Pengembang ini tetap saja membangun perumahan elite meski tidak mengantongi surat izin peruntukan penggunaan tanah (SIPPT) dan SP3L.
Persoalan sertifikat HGB di kawasan PIK (No. 3515/Kapuk Muara) dinyatakan bermasalah pada saat dilakukan gelar perkara oleh Deputi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Drs Aryanto Sutadi, MH MSc yang dihadiri oleh seluruh jajaran BPN RI, Kanwil DKI dan kantor BPN Jakarta Utara, karena terkait adanya tanah seluas 86 ha milik veteran pejuang Kemerdekaan RI, Kapten TNI (Purn) Niing bin Sanip yang belum mendapat ganti rugi dari PT Mandara Permai. HGB bermasah itu lantas dipecah menjadi empat sertifikat baru dimana kurang lebih 12 ha diantaranya diagunakan kepada Bank Panin untuk menarik kredit Rp 825,2 miliar yang akhirnya macet.
Atas penolakan PT. Mandara Permai terhadap dibukanya akses jalan Pantai Indah Selatan 2 (ROW 47), kemudian meninjau permasalahan PT. Mandara Permai dalam pembebasan lahan sebelumnya, maka sudah sepantasnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bertindak tegas, tanpa pandang buku terhadap  sikap bandel dan terkesan kebal hukum PT. Mandara Permai.
Sebab rencana pembangunan jalan tembus dari jalan Kapuk Raya sampai dengan jalan Pantai Indah Selatan 2, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara sangat bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya, seperti di sampaikan oleh Novy Ariansyah, pemerhati masalah perkotaan dari Metropolitan Strategis dalam menanggapi persoalan ini. NVA.(jaf)
Komentar