Lhokseumawe, Acehsumatra.Co.id –  Pro kontra soal pengibaran Bendera Aceh “Bulan Bintang” terus bergulir, bola panas itu ada ditangan Gubernur Aceh.Apakah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai Bendera Provinsi Aceh atau sependapat dengan Arief Fadilah, pimpinan Aceh Sumatra Nasional Liberation Front (ASNLF) Bendera Bulan Bintang sebagai bendera negara?
Pertanyaan itu disampaikan Presiden Tim Relawan Aceh (TRA), Drs Murdani, MA, di Kantor Mabes TRA, Krueng Mane, Aceh Utara, Kamis (19/10).
“UUD 45 dan Pancasila, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sudah mengamanahkan pengibaran Bulan Bintang sebagai bendera Provinsi Aceh, tapi sampai sekarang belum berkibar karena pergub belum dikeluarkan.”sebut Tgk Dani panggilan akrab Presiden TRA, menjawab pertanyaan acehsumatra.co.id terkait pro kontranya pengibaran Bulan Bintang.
Menurut Dia, sejak masa Gubernur Zaini Abdullah sudah terbukti tidak mau mengeluarkan Pergub pengibaran Bendera Bulan Bintang, padahal Gubernur Zaini terlibat langsung membuat Qanun bendera tersebut.”Persoalan ini juga memicu adanya kubu di internal ASNLF, yaitu GAM penandatangan MoU Helsinki Malik Mahmud dan Kubu Arief Fadillah yang tetap mempertahankan Bulan Bintang sebagai bendera negara,”ujar Tgk Dani
Persoalan ini sendiri bagi TRA, pada prinsipnya TRA meminta agar jangan ada jatuh korban gara-gara Bendera dan Lambang Aceh.”Dalam hal ini TRA sependapat dengan YARA, meminta DPRA agar segera memanggil Gubernur Aceh mempertanyakan persoalan ini supaya Rakyat Aceh tahu persoalan yang sesungguhnya,”pungkasnya.(red)
Komentar