ACEHSUMATRA.CO.ID (Pidie) Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Pidie,  Junaidi, meminta agar bupati tidak arogan dalam penutupan tambang rakyat di Gempang dan Tangse.

“Jangan salahkan siapa-siapa dalam ambisi nya menutup tambang, masyarakat yang selama ini mengantungkan kehidupannya dari tambang rakyat kehilangan sumber penghasilannya dalam mempertahankan hidup diri dan keluarganya,”tegas Junaidi, Selasa (29/11) di Sigli.

Seharusnya, bupati bertindak bijak terhadap masyarakat Geumpang dan Tangse,  seharusnya Pemkab Pidie berupaya mencari solusi untuk usaha mereka jika dianggap tidak legal dan dapat merusak lingkungan.”Dilegalkan dan diberi pelatihan penambangan yang ramah lingkungan,  sehingga tidak menghancurkan sumber kehidupan ekonomi mereka, dan jika pun tidak bisa menambang maka mereka di berikan pekerjaan pengganti untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya,”jelas Junaidi

Sebab itu, kami meminta kepada bupati agar segera menetapkan Geumpang dan Tangse sebagai wilayah tambang rakyat sehingga masyarakat bisa melakukan usaha tambang tradisionalnya di areal tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup keluarganya.Siapa yang akan menanggung biaya hidup warga Geumpang dan Tangse yang selama ini bergantung hidup dari tambang rakyat? Setelah tambang ditutup, kami mendapat pengaduan dari masyarakat Geumpang dan Tangse, mereka sangat kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak anak. Untuk itu kami mendesak Bupati agar bertanggung jawab terhadap nasib keluarga dan keberlangsungan pendidikan anak-anak dari  para penambang tradisonal tersebut. “Bupati jangan egois dan arogan terhadap masyarakat, selayaknya harus melindungi dan menjaga masyarakatnya jangan sampai kelaparan” kritik Junaidi.

Dampak penutupan tambang menurut Junaidi, juga telah terjadi pelanggaran HAM terhadap warga Geumpang dan Tangse, yaitu hak untuk memilih,  menetukan serta mendapatkan pendidikan,  hak mendapatkan pengajaran, hak kebebasan mempunyai sesuatu,  hak memiliki serta mendapatkan pekerjaan yang layak.”Untuk itu kami minta Bupati Pidie agar melindungi HAM warga di Pidie bukan justru melakukan pelanggaran HAM,”tegas Junaidi.(red)

Komentar