Forum Imum Mukim Abdya isyaratkan dengan tangan, penolakan perpanjangan izin HGU PT Cemerlang Abadi. (25/4). Dok : Ist

Aceh Sumatra (BLANG PIDIE) – Setelah berbagai kalangan menyuarakan penolakan terhadap perpanjangan izin Hak Guna Usaha PT Cemerlang Abadi, kini giliran lembaga adat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang menyampaikan penolakan.

Sebanyak 23 Imum Mukim di Abdya, dengan tegas menyatakan sikap penolakan perpanjangan izin HGU PT. CA yang selama ini beroperasi di Kecamatan Babahrot.

Menurut Forum Mukim, selama 30 tahun keberadaan PT. CA sama sekali tidak memberi dampak positif bagi masyarakat setempat.

“Malahan, sejak kehadiran perusahaan itu di wilayah bumi ‘Breuh Sigupai’ justru banyak konflik masyarakat yang diciptakan“ tutur Ketua Forum Keuchik Abdya, M Nur Ahmadi SE, pada konferensi pers usai mengikuti pelatihan hukum adat yang berlangsung di Aula TP-PKK, di Blang Pidie, Rabu (25/04).

”Kami juga sepakat dengan tujuan pemerintah Abdya yang turut didukung penuh oleh Pemerintah Aceh, DPRK Abdya dan sejumlah pihak lainnya agar lahan bekas HGU PT. CA dijadikan sawah baru untuk masyarakat miskin, dengan begitu dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah ini” ujar dia.

Setelah sekian lama diberikan kesempatan untuk mengelola lahan ribuan hektar dan belum dirasakan manfaatnya oleh rakyat, forum imum mukim meminta lahan itu dikembalikan kepada masyarakat.

“Ini tanah untuk rakyat, kembalikan kepada rakyat. Kami memohon kepada pemerintah pusat jangan diperpanjang izinnya. Kami berjuang untuk masyarakat miskin, mereka yang tidak punya lahan dan pekerjaan” kata M Nur yang mewakili 23 imum mukim setempat.

Dalam surat pernyataan sikap disebutkan, pengusulan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Cemerlang Abadi sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, namun perusahaan tetap melakukan pengerjaan dilahan itu hingga saat ini.

M. Nur menjelaskan, bahwa rakyat dan pemerintah Abdya saat ini sedang melakukan upaya perlawanan untuk menolak perpanjangan izin HGU PT. Cemerlang Abadi (CA) diperpanjang, karena perusahaan telah menelantarkan lahan yang telah diberi izin oleh negara selama 30 tahun.

Diharapkan, agar lahan seluas 4.871 hektar yang diajukan perpanjangan oleh PT. CA dapat dikembalikan untuk rakyat, sehingga lahan tersebut dapat dialihfungsikan menjadi lahan sawah untuk masyarakat miskin di Abdya.

Lebih lanjut, dalam surat pernyataan sikap itu diterangkan bahwa, PT. CA menguasai lahan di Kecamatan Babahrot sebanyak 7.516 hektar, dimana ada lahan yang sama sekali tidak dimanfaatkan dan dibiarkan menjadi hutan belantara sebesar 2668,82 Ha.

HGU sebagaimana yang dimohonkan untuk diperpanjang adalah izin yang tidak sesuai dengan fakta lapangan dan adanya upaya pembohongan sistematis untuk mengelabui publik dan pemerintah.

“Karena itu kami Imum Mukim seluruh Abdya menyatakan sikap mendukung gerakan rakyat, Pemerintah Abdya, dan Pemerintah Aceh untuk tidak memperpanjang izin HGU PT. CA dan mengembalikan tanah untuk rakyat. Menuntut Menteri Agraria dan Tataruang, Sofyan Jalil untuk menjadikan wilayah bekas HGU PT. CA menjadi Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang sudah menjadi agenda nasional” pungkas M Nur Ahmadi dalam tuntutannya.

Komentar