Aceh Sumatra (TAPAKTUAN) – Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Partai Daerah Aceh Kabupaten Aceh Selatan menolak hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-I yang menetapkan kembali Khairil Anwar sebagai ketua.

Muswil dinilai cacat atau in-prosedural karena tidak dihadiri oleh setengah atau lebih pengurus di tingkat kecamatan atau tidak memenuhi quorum.

Penolakan ini disuarakan diantaranya oleh ketua DPK Tapaktuan, Sahruddin pada awak media.

Menurut dia, Muswil ke I yang digelar di sekretariat PDA Aceh Selatan di Tapaktuan pada Selasa (8/5), tidak sesuai AD/ART partai. Sahruddin menyebut, dari 15 pengurus DPK yang sah, Muswil pertama ini hanya dihadiri 6 pengurus kecamatan.

“Hasil keputusan Muswil tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai dan tidak memenuhi unsur-unsur permusyawaratan dalam pengambilan keputusan” kata Sahruddin.

Menurut Sahruddin, ketidakhadiran 9 ketua DPK dikarenakan tidak menerima undangan dari pelaksana kegiatan.

“Kami tidak mendapat undangan resmi” sebutnya.

Penolakan ini juga diutarakan oleh Ketua DPK Samadua, Musfirahman dan Ketua DPK Pasie Raja Nazir yang juga tidak hadir pada musyawarah wilayah.

Terkait dengan persoalan, kami yang mewakili Pimpinan DPK yang tidak hadir pada saat Muswil tadi siang dengan ini menyatakan sikap menolak di tetapkannya kembali Sdr. Khairil Anwar sebagai ketua untuk lima tahun kedepan” ujarnya.

Untuk menyelamatkan partai, sebut Sahruddin, pihaknya bersepakat untuk melaporkan persoalan ini ke Dewan Pimpinan Pusat PDA di Banda Aceh.

Ia meminta pengurus pusat melakukan pembekuan/penolakan terhadap hasil Musyawarah Wilayah.

Kedua, ia juga memohon DPP PDA campur tangan langsung dalam proses muswil dengan cara mengambil alih sementara waktu Kepemimpinan DPW Aceh Selatan sampai dengan pelaksanaan Musyawarah Wilayah yang sah sesuai aturan partai.

“Kami yakin DPP dapat menanggapi aspirasi kami dengan memberikan solusi yang terbaik demi untuk keselamatan Partai pada Pilkada 2018 ini dan Pileg 2019 mendatang” pungkasnya.

Komentar