Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil menyerahkan rekomendasi gabungan komisi kepada Wakil Bupati Fauzi Yusuf di gedung DPRK setempat, Kamis (24/5)

ACEH SUMATRA, Lhoksukon – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menggelar rapat paripurna istimewa kelima dengan agenda penyampaian rekomendasi gabungan komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Aceh Utara tahun anggaran 2017, Kamis siang (24/5) di gedung DPRK Aceh Utara jalan Nyak Adam Kamil, Kota Lhokseumawe.

Terdapat 17 rekomendasi dari gabungan komisi A,B,C,D dan E yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintahan Bupati Muhammad Thaib pada tahun ini.

Dalam rapat paripurna masa persidangan II yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Mulaydi CH dan dihadiri Ketua DPRK Ismail A Jalil serta Wakil Bupati Fauzi Yusuf, pihak legislatif memberi sejumlah catatan atas kinerja eksekutif. Beberapa catatan temuan di lapangan berdasarkan hasil kerja panitia khusus diminta untuk ditindaklanjuti.

Rekomendasi gabungan komisi yang dibacakan oleh pelapor Tgk Maimunsyah menyoroti sejumlah persoalan dengan mengklasifikasikan temuan berdasarkan SKPK.

Legislatif mengapresiasi upaya pemerintah dalam menghentikan perambahan hutan melalui moratorium penerbitan izin kawasan hutan. Disisi lain, legislatif meminta pemerintah menghentikan praktik ilegal penambangan galian C.

“Begitu juga galian C harus segera dihentikan” katanya membacakan laporan gabungan komisi.

Pada bidang kesehatan, pansus menyoroti bangunan yang tidak difungsikan, seperti Puskesdes Kuala Keureuto yang terbengkalai hingga gedung baru instalasi farmasi di dinas kesehatan yang tidak difungsikan.

“Kami meminta pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan pelayanan terhadap masyarakat di Puskesmas” ujarnya.

Secara umum, pansus menyorot rendahnya pengawasan pekerjaan konstruksi proyek daerah. Juga, perencanaan pembangunan yang tidak matang disebut mengakibatkan proyek infrastruktur tidak dapat digunakan.

“Seperti sanitasi MCK di SMP 1 Tanah Pasir yang tidak berfungsi karena tidak ada jaringan listrik dan suplai air bersih” ungkapnya.

17 Rekomendasi Gabungan Komisi

Pelapor gabungan komisi juga menyampaikan hasil rekomendasi pihaknya terhadap LKPJ Bupati tahun 2017. Ada 17 rekomendasi terkait peningkatan pelayanan hingga proyek infrastruktur yang harus dikerjakan oleh eksekutif berdasarkan hasil pansus.

“Kepada SKPK Pendidikan, supaya tunjangan sertifikasi guru harus dibayar sesuai tepat waktu” isi rekomendasi itu.

Pembangunan di Kecamatan Kuta Makmur mendapat prioritas utama setelah legislatif mengusulkan 8 item pekerjaan fisik. Rekomendasi gabungan meminta pemkab membangun jalan aspal penghubung antar gampong, tebing pengaman sungai hingga pembangunan jembatan di wilayah pedalaman itu.

Terdapat satu rekomendasi khusus yang meminta Pemkab Aceh Utara memastikan kepemilikan atas aset daerah yang selama ini diklaim milik pemerintah propinsi Aceh.

“Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan supaya dapat memperjelas kedudukan aset tambak seluas 23 hektar di kecamatan Seunuddon karena terpancang pamflet provinsi yang menyatakan bahwa aset tersebut milik pemprov” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Fauzi Yusuf mengapresiasi kinerja pansus dan rekomendasi gabungan komisi. Pihaknya, sebut pria yang akrab disapa Sidompeng akan menggunakan rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi.

“Rekomendasi akan menjadi catatan khusus bagi kami untuk menindaklanjuti secara konsisten dan terukur, sehingga permasalahan yang ada dapat diminimalisir dan diselesaikan dengan baik” kata Wakil Bupati.

Rapat paripurna DPRK Aceh Utara awal bulai ini juga bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1439 H. Rapat yang baru dimulai sekitar pukul 15:00 WIB diikuti lembaga/institusi vertikal, sejumlah Kepala SKPK, pimpinan badan dan kantor dan para camat.

Komentar