Ketua Tim Pemenangan Pasangan Putih, Teuku Masduhulsyah dan Komisioner KIP Aceh Selatan, Edi Syahputra. Dok : AS

ACEH SUMATRA, Tapaktuan – Tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan nomor urut 5, HT Sama Indra – Harmaini menolak hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilkada yang digelar KIP, di Rumoh Agam, kemarin. Hasil Pilkada Aceh Selatan 2018 disebut inkonstitusional dan sarat pelanggaran.

Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Putih, Teuku Masduhul melalui pers rilis, Rabu malam (4/7). Penolakan hasil Pilkada ini berdasarkan laporan oleh pihaknya yang menyebut telah terjadi dugaan money politic (politik uang) dalam kontestasi lima tahunan tersebut.

“Bentuk penolakan kami seperti tidak mengirim saksi pada saat rapat pleno KIP di tingkat kabupaten” tulis Teuku Masduhul.

Seperti diketahui, paslon urut 2, Azwir-Amran meraup suara terbanyak berdasarkan hasil pleno KIP Aceh Selatan. Di posisi ke dua ditempati paslon nomor urut 5, dan di posisi ke tiga ditempati paslon nomor urut 6, H. Mirwan – Zirhan.

Tim pemenangan pasangan putih mengeluarkan 4 poin pernyataan sikap terkait proses dan hasil Pilkada di Aceh Selatan. Berikut pernyataan sikap tim pemenangan pasangan putih ;

1. Atas nama Tim Pemenangan Pasangan PUTIH kami menyatakan bahwa kami tidak mengikuti dan tidak menandatangani Berita Acara Hasil Pleno Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KIP Aceh Selatan.

2. Sikap ini didasari oleh banyak informasi yang berkembang di masyarakat dan Media Sosial bahwa benar telah terjadi money politik (pembagian uang) di masyarakat dengan maksud untuk memilih salah satu pasangan calon di Aceh Selatan. Hal tersebut dilakukan secara masif di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Pembagian uang tersebut dilakukan beberapa hari menjelang Hari Pemilihan tanggal 27 Juni 2018.

3. Tindakan tersebut menurut kami adalah tindakan yang melawan hukum dan melanggar semangat Pilkada 2018 yang anti terhadap money politics sebagaimana yang diharapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Selain itu, tindakan-tindakan demikian juga telah mencederai proses demokrasi yang bersih serta pakta integritas pemilukada yang ditandatangani secara bersama sama oleh seluruh pasangan calon pada Pilkada Aceh selatan tahun 2018.

4. Dengan ini secara tegas kami menaruh keberatan sekaligus menolak secara keseluruhan Hasil Pilkada di Aceh Selatan Tahun 2018. Semoga bentuk kecurangan yang terjadi menjadi pembelajaran penting bagi seluruh masyarakat Aceh selatan dan kami inginkan agar Bawaslu Republik Indonesia memberi perhatian terhadap proses Politik di Aceh Selatan yang sangat memprihatinkan dan inkonstitusional.

Namun dalam pernyataan sikap tersebut, tim pemenangan pasangan putih tidak menyebut secara rinci apakah pihaknya melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Baca Juga : Terbukti Coblos 2 Kali, Pemilih Ganda di Aceh Selatan Lepas dari Jeratan Pidana

Dihubungi melalui sambungan telpon, Kamis (5/7), Komisioner KIP Aceh Selatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Edi Syahputra, mengatakan terkait penolakan hasil pleno rekapitulasi suara Pilkada Aceh Selatan oleh salah satu Paslon tidaklah berpengaruh kepada hasil perolehan suara yang telah disahkan oleh KIP.

“Kalau ada Paslon yang menolak hasil pleno KIP Aceh Selatan kemarin itu hak mereka. Kami selaku penyelenggara sudah melakukan tugas penyelenggaraan dengan baik sesuai peraturan yang ada” kata Edi Syahputra.

Ia mencontohkan, proses pemungutan dan perhitungan suara dari bawah di tingkat TPS di desa tidak ada protes dari para saksi yang dititipkan masing-masing paslon.

“Begitu juga ketika pleno di tingkat kecamatan dan kabupaten berjalan secara lancar dan sukses tanpa adanya protes dari para saksi,” ujarnya.

Secara teknis, sebut Edi, pihaknya telah melakukan proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi secara benar dan tidak ada bantahan dari saksi berikut Panitia Pengawas Pemilihan dari berbagai jenjang tingkatan tersebut.

“Kita sebagai penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018 telah melaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang ada,” kata Edi menambahkan.

“Pada saat pleno kemarin, saksi yang hadir menandatanggani berita acara pleno dan tidak ada sanggahan. Saksi nomor 5 memang tidak hadir, hal itu tidak berpengaruh sah atau tidaknya pleno. Hasil tetap sah walau tak dihadiri oleh salah satu saksi pasangan calon,” ujarnya.

Sementara, mengenai adanya keberatan atau gugatan dari tim sukses Paslon, Edi menganjurkan siapapun yang tidak puas dengan tahapan pelaksanaan pilkada di Aceh Selatan untuk mengajukan sengketa PHPU ke Mahkamah Konstitusi.

“Kalau ada keberatan atau gugatan saksi atau tim sukses paslon silahkan diajukan ke Makamah Kontitusi dalam jangka waktu sesuai aturan, yakni 3×24 jam sejak disahkannya hasil pleno perolehan suara” pungkasnya.

Secara terpisah, dimintai pendapatnya terkait laporan dugaan politik uang dalam Pilkada Aceh Selatan, Ketua Panwaslih, Hendra Sahputra enggan berkomentar terlalu banyak. Ia menyebut, pihaknya tidak menerima laporan apapun terkait politik uang.

“Sementara tidak ada tanggapan (terhadap penolakan-red). Karena laporan terkait money politik tidak ada yang masuk ke Panwaslih” kata Hendra Sahputra melalui pesan singkat Whatsapp. (Dyt)

Komentar