Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Lhokseumawe, Husaini Setiawan. Dok : Ist

ACEHSUMATRA.CO.ID, Jakarta —  Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Lhokseumawe, Husaini Setiawan, ditangkap tim intel kejaksaan. Husaini diciduk karena buron di kasus korupsi yang merugikan negara Rp 4,8 miliar.

“Husaini Setiawan merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe TA 2011 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 4,8 miliar,” ujar Jamintel Kejagung Jan S Maringka seperti dilansir detik.com, Rabu (18/7/2018).

Jan mengatakan Husaini ditangkap di Apartemen Kalibata City siang tadi sekitar pukul 14:50 WIB. Penangkapan itu sesuai putusan MA Nomor: 434/PID.SUS/2015 tanggal 25 Januari 2016.

“Yang bersangkutan merupakan Ketua PDIP Lhokseumawe,” ucapnya.

Dia mengatakan, Husaini merupakan buronan ke 133 yang ditangkap tim kejaksaan lewat operasi Tabur 31.1. Saat ini Husaini sudah diamankan ke Kejari Jaksel.

“Dia merupakan buronan yang ke 133 yang kita tangkap,” ucapnya.

Ditetapkan DPO

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe menetapkan Husaini Setiawan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 7 Juni 2018. Husaini merupakan terpidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Dinas Kesehatan Lhokseumawe tahun 2011.

Dirincikan, pada 29 Juni 2018 lalu, pihaknya menerima salinan surat putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi terdakwa Husaini Setiawan, bulan lalu. Sehingga terdakwa Husaini, kini sudah berstatus terpidana. Dan penetapan itu sesuai surat putusan Kasasi nomor 342 K/Pidsus/2015.

“Kami mendatangi rumahnya dan bertemu dengan keluarganya, namun terpidana tidak berada dirumah. Kami berikan batas waktu hingga 7 Mei, juga tak kunjung memenuhi panggilan. Sehingga dalam hal ini kami anggap Husaini melarikan diri dan ditetapkan sebagai DPO,” kata Kajari Lhokseumawe, M. Ali Akbar, melalui Kasi Pidsus Feri Ihsan, Senin 2 Juli lalu.

Sebelumnya, Kejari Lhokseumawe sudah mengeksekusi mantan Kepala Dinas Kesehatan Lhokseumawe, Sarjani Yunus, ke Lembaga Pemasyarakatan (LP), 14 Agustus 2017, sebagai terpidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes). Seorang terpidana lainnya dalam perkara yang sama, Helma Faidar, mantan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) DPKAD Lhokseumawe, lebih dulu dieksekusi ke LP pada 1 Agustus 2017.

Komentar