Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin. Dok : Antara

ACEHSUMATRA.CO.ID, Banda Aceh — Ombudsman RI Perwakilan Aceh sangat mendukung upaya yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dalam upaya memberantas praktik korupsi di Aceh. Ombudsman meminta KPK untuk tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun.

“Kami berharap KPK dapat mengungkap kasus korupsi di Aceh sampai ke akar-akarnya. KPK harus mengungkap dari berbagai bidang dan siapapun pelakunya, baik oleh pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun oleh lembaga negara lainnya” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin, SH, SE, MS dalam siaran persnya yang diterima acehsumatra.co.id, Jumat (20/7).

Dr Taqwaddin menuturkan, selama ini pemerintah pusat sudah sangat banyak menggelontorkan uang ke Aceh. Semestinya, anggaran yang sangat banyak itu harus betul-betul digunakan untuk kesejahteraan rakyat agar tidak ada ketimpangan dan konflik sosial.

Ombudsman menilai, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran menjadi fakta bahwa kewenangan yang besar dan anggaran yang banyak belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara merata proporsional.

“Hemat saya, KPK perlu mendalami dan mengungkapkan masalah ini. Semua orang yang terkait dengan korupsi harus diperiksa secara tuntas, baik yang sekarang maupun yang tahun-tahun sebelumnya” pinta Dr Taqwaddin.

Sebaliknya, Dr Taqwaddin juga mengingatkan pihak dinas teknis di Aceh agar lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Anggaran yang diplotkan di dinas teknis masing-masing, harap dia, jangan hanya asal dihabiskan saja, tapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kami melihat ini adalah suatu proses yang baik bagi kemaslahatan umat kedepan, dengan turunnya KPK ke Aceh. Bahkan kami berharap KPK turun sampai ke tingkat kabupaten/kota sehingga aliran dana di Aceh menjadi lebih terkontrol dan lebih optimal penggunaannya” sambungnya.

Dr Taqwaddin dalam rilisnya memberi dukungan kepada KPK agar tetap melanjutkan tugasnya dengan cermat tanpa terpengaruh dengan berbagai isu saat ini di Aceh. Gelombang perlawanan terhadap KPK baik itu aksi damai (demo) maupun isu boom sekalipun diharapkan tidak membuat KPK gentar.

“Masalah itu biarlah urusan penegak hukum lain yang mengatasinya, KPK tetap harus fokus pada penyelesaian kasus korupsi” ujar dosen fakultas hukum Unsyiah ini.

Secara keseluruhan, siaran pers yang dikeluarkan oleh Ombudsman Perwakilan Aceh sebagai tanggapan terhadap kasus suap yang membelit Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf.

“Permasalahan terbukti atau tidak kasus korupsi dana Otsus oleh Gubernur Aceh kita tunggu saja hasilnya, kita semua harus menghormati upaya hukum yang sedang berjalan” ujarnya.

Di bagian akhir, Dr Taqwadin meminta masyarakat Aceh untuk tidak menghakimi seseorang sebelum ada putusan pengadilan. Azas praduga tak bersalah wajib dimiliki oleh seluruh komponen masyarakat Aceh dalam menyikapi kasus ini.

“Saya meminta agar semua kita mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya Putusan Hakim yang berkekuatan tetap yang menyatakan seseorang bersalah. Oleh karena itu, mari stop bullying kepada para tersangka” demikian Taqwaddin.

Komentar