Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, AKP Budi Nasuha menyerahkan 3 tersangka dan barang bukti dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ternak DKPP kota Lhokseumawe ke Kejati Aceh yang diterima oleh Kasi Pidsus Kejari Lhoksemawe di Banda Aceh, Kamis (26/7). Dok : Ist

ACEHSUMATRA.CO.ID, Lhokseumawe — Tim penyidik Polres Lhokseumawe menyerahkan tiga tersangka berikut barang bukti tahap II kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan ternak pada Dinas Kelautan Perikanan dan Perternakan Kota Lhokseumawe ke Kejaksaan Tinggi Aceh.

Tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha Waruwu melalui Kajari Lhokseumawe yang diterima oleh Kasi Pidsus di Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh di Banda Aceh, Kamis (26/7) sekira pukul 12:00 WIB.

Kasus korupsi bantuan ternak dengan anggaran mencapai Rp14,5 Milyar tersebut bersumber dari APBK Lhoksuemawe tahun 2014 dan menelan kerugian negara mencapai Rp8,1 M.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan mengatakan, dugaan kasus korupsi bantuan ternak tersebut sudah mangkrak dalam proses sekitar tiga tahun dan saat ini sudah clear.

“Kasus ini merupakan atensi dan prioritas serta menjadi target Unit Tipikor Satreskrim Polres Lhokseumawe dalam mengungkap kasus korupsi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Kasus ini menelan kerugian negara yang besar mencapai miliaran rupiah” kata Kapolres Lhokseumawe melalui Kasat Reskrim AKP Budi Nasuha.

Sambungnya, Ketiga tersangka kasus korupsi yang diserahkan yakni drh. IS (44) selaku Kasubag program Dinas DKPP Kota Lhokseumawe tahun 2014 dan selaku PPK dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya tersangka drh. DA (48) selaku Kabid Pertenakan di Dinas DKPP Kota Lhokseumawe tahun 2014 dan selaku PPTK dalam kegitan tersebut.

“Kemudian tersangka RB selaku Kepala Dinas DKPP Kota Lhokseumawe tahun 2014 dan selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan tersebut” rinci Budi.

“Mereka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Subs pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman maximal 20 tahun” demikian Budi Nasuha.

Komentar