Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin dan staff menerima kunjungan para guru asal Pulau Aceh, Aceh Besar, Senin (30/7). Dok : Ist

ACEHSUMATRA.CO.ID, Banda Aceh — Puluhan guru dari Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar mengadukan nasibnya ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Para guru yang berasal dari kepulauan tersebut, mengeluhkan status mereka yang tidak lagi dianggap sebagai guru daerah khusus atau menyandang status guru 3 T (tertinggal, terluar, terdepan).

Berdasarkan siaran pers yang diterima redaksi acehsumatra.co.id, puluhan guru tersebut mendatangi kantor Ombudsman RI Aceh di Jl. Lamgugob No 17 Banda Aceh, Senin (30/7). Puluhan guru yang dikordinir oleh Abdul Muthalib, MPd, Kepala SMAN Pulo Aceh bersama Dede Kurniawan dan Mustafa (mewakili guru SMP dan SD), diterima Kepala Ombudsman RI Provinsi Aceh Dr Taqwaddin.

Melalui koordinatornya, para guru melaporkan bahwa mereka sejak tahun 2017 dan 2018 ini tidak lagi dianggap sebagai guru daerah khusus atau 3T. Padahal, mereka bertugas di seberang lautan dan terpencil, tapi di sisi lain hingga saat ini masih ada guru 3T yang dikirim dari pemerintah pusat ke daerahnya.

Kordinator para guru melaporkan bahwa dari semua sekolah yang ada di Kepulauan Aceh, baik Pulau Nasi dan Pulau Breuh hanya 4 (empat) sekolah saja yang para gurunya mendapat tunjangan khusus tersebut pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan sekolah lainnya tidak lagi menerima seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dengan tidak lagi dianggap sebagai guru daerah khusus, maka mereka tidak lagi menerima tunjangan khusus yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Ombudsman Aceh memberi apresiasi atas perjuangan hak yang dilakukan utusan para guru asal Pulo Aceh. Ombudsman, kata Taqwaddin, akan mempelajari dan memverifikasi dulu semua dokumen serta peraturan terkait untuk melihat ada atau tidak praktek mal administrasi dalam kasus ini.

Setelah proses verifikasi, jika ditemukan dugaan mal administrasi, pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar untuk dimintai klarifikasi sekaligus berkordinasi untuk menyelesaikan masalah ini. Taqwaddin berjanji akan mendalami aduan para guru untuk menentukan jenis dugaan mal-administrasinya.

“Jika dugaan mal-administrasi terkait adanya manipulasi, diskriminasi, atau ada indikasi penggelapan, maka bisa jadi Ombudsman RI Aceh yang juga Ketua Pokja Pencegahan pada UPP Saber Pungli Provinsi Aceh akan meminta aparat kepolisian untuk ikut menangani masalah ini. Beri kami waktu untuk mencermati masalah ini” pungkas Dr Taqwaddin yang didampingi para Asisten Ombudsman RI Aceh, Nurul Nabila, Muammar, dan Ilyas Isti dalam pertemuan tersebut.

Komentar