Ketua Yara, Safaruddin menunjukkan bukti pendaftaran pra peradilan terhadap penangkapan Gubernur Aceh Non aktif Irwandi Yusuf oleh KPK di PN Jakarta Selatan. Dok : Ist

ACEHSUMATRA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas permintaan Yuni Eko Hariatna sebagai Kepala Perwakilan YARA Kota Banda Aceh yang juga Wakil Ketua pada DPW PNA Kota Banda Aceh, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan registrasi perkara nomor 97/Pid.pra/2018/PN.Jak.Sel.

Permohonan tersebut di terima oleh Panmud Muda Pidana, Rina Rosanawati, ST, SH.

Yuni Eko Hariatna memberikan kuasa khusus pada tanggal 3 Agustus 2018 kepada Tim Advokasi YARA untuk mengajukan praperadilan sah tidak nya penangkapan dan pemahaman terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, beberapa waktu lalu.

Menurut Safaruddin, penangkapan dan penahanan terhadap  Irwandi tidak  sah  karena  tidak didasari dengan fakta-fakta  hukum yang ada. Seperti tidak adanya barang bukti dalam proses  penangkapan  Irwandi dikediamannya. Selain itu, kata Safar, Irwandi juga tidak ditangkap pada saat melakukan transaksi korupsi bahkan uang yang diduga hasil korupsi didapat dari pihak lain yang dipakai untuk keperluan kegiatan promosi pembangunan Aceh yaitu kegiatan Aceh Marathon.

“Dalam penangkapan Irwandi tidak ditemukan barang bukti sebagaimana di katakan bahwa penangkapan tersebut merupakan operasi tangkap tangan, uang yang saat ini di sebut sejumlah Rp.500 juta itu diambil dari pihak lain yang akan digunakan untuk kepentingan promosi Aceh melalui kegiatan Aceh Marathon” terang Safar melalui rilis yang diterima redaksi acehsumatra.co.id, Kamis (16/8).

Safar berpendapat bahwa terhadap definisi tertangkap tangan adalah :

– Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana;

– Tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;

-Tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;

– Dan apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

“Oleh karena itu, kami, mewakili kepentingan hukum klien kami, Yuni Eko Hariatna meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan Irwandi Yusuf dari penahanan KPK, dan menyatakan bahwa penangkapan dan penahanannya tidak sah secara hukum” tutup Safar.

Komentar