Tim FBI Aceh berpose bersama Dirjen PPMD, Kementerian Desa, PDTT RI, Taufiq Madjid di Padang, Sumatera Barat, (28/8), Dok : Ist

ACEHSUMATRA.CO.ID, PADANG — Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Makmu Sejahtera milik Desa Meunasah Rayeuk, Kec. Nisam, Kab. Aceh Utara ikut mewakili Aceh untuk menghadiri musyawarah nasional pertama Forum BUMDes Indonesia (FBI) di Kota Padang, Sumatera Barat, 26-29 Agustus 2018. Selain pihak BUMG yang meraih penghargaan terbaik di Aceh beberapa waktu lalu turut pula unsur akademisi dan pendamping pada Munas FBI yang difasilitasi oleh Kementerian Desa dan PDTT.

Komisaris BUMG Meunasah Rayeuk Nisam Tgk Munirwan melalui sambungan telpon, Rabu (29/8) melaporkan, dirinya ikut mewakili provinsi Aceh bersama empat orang lainnya. Pada event nasional ini, BUMG Makmu Sejahtera diundang sebagai salah satu representatif BUMDes/BUMG di Aceh.

“Selain dari Meunasah Rayeuk juga ada BUMG dari Aceh Singkil dan Aceh Barat serta pendamping dari unsur pemerintah” tutur Tgk Munirwan yang juga merupakan Keuchik Meunasah Rayeuk.

Pada kegiatan ini, sebut dia, musyawarah juga memilih ketua forum nasional serta pelantikan pengurus forum BUMDes provinsi se-Indonesia.

Komisaris BUMG Makmu Sejahtera sekaligus Keuchik Meunasah Rayeuk Nisam, Aceh Utara, Tgk Munirwan di lokasi Munas I Forum BUMDes Indonesia di Padang, Sumatera Barat, (28/8). Dok : Ist

Tgk Munirwan berharap dengan kegiatan ini, dirinya dan BUMG Makmu Sejahtera dapat memperkuat jaringan untuk pengembangan usaha milik Gampong Meunasah Rayeuk yang bergerak di bidang ketahanan pangan, yakni menyediakan kebutuhan modal bagi para petani padi.

“Kami berharap melalui kegiatan ini juga menambah kemampuan dan keahlian untuk pengembangan BUMG Makmu Sejahtera Nisam” kata alumnus Dayah Mudi Mesra, Samalanga ini.

Baca Juga : Gampong Meunasah Rayeuk Nisam Aceh Utara Juara 1 Pengelolaan Dana Desa se-Aceh

Sementara itu Ketua FBI Aceh, Bobby Denil Lesmana yang turut dilantik bersama ketua 32 provinsi (minus DKI Jakarta) se-Indonesia sekaligus menerima mandat untuk membentuk organisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia, mengatakan organisasi ini dibentuk sebagai upaya pengembangan manajerial BUMDes/BUMG. Keterwakilan beberapa pihak seperti akademisi, pendamping hingga pakar marketing selain pelaku usaha itu sendiri ke dalam FBI, disebut bertujuan membangun kemandirian usaha desa.

“Untuk Aceh kita akan bentuk cluster (gugus) seperti di wilayah utara diwakili Aceh Utara, wilayah tengah di Bener Meriah dan wilayah barat selatan di Meulaboh. Hal ini karena keterbatasan karena kita diminta untuk benar-benar mandiri” tutur Bobby.

Selain seremonial pelantikan pengurus, kata Bobby, Munas Ke-I FBI juga melahirkan 5 item kesepahaman bersama yang dikenal sebagai “Deklarasi Mandeh”. Deklarasi Mandeh sebagai panduan arah tujuan pembentukan organisasi kedua, setelah organisasi perkumpulan pelaku usaha, Persatuan BUMDes Indonesia.

“Deklarasi Mandeh merupakan ikrar bersama untuk kemajuan BUMDes se-Indonesia” sebut Bobby.

Berikut petikan Deklarasi Mandeh yang dibacakan, Selasa, 28 Agustus 2018 ;

Kami, Forum Bumdes Indonesia, dari unsur dan wilayah yang berbeda-beda, bersepakat bekerjasama untuk memajukan ekonomi desa, lewat pembentukan penguatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Untuk itu kami bertekad dan menyerukan langkah-langkah berikut:

1. Penguatan kelembagaan, utamanya pengakuan status badan hukum Bumdes dan unit-unit usaha, sehingga setara atau disetarakan dengan badan usaha dan badan hukum publik yang berlaku di Indonesia, tanpa melupakan azas rekognisi dan subsidiaritas yang ada di UU Desa

2. Memberikan pedoman, media pembelajaran, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk upaya peningkatan kapasitas SDM yang ada di desa dan Bumdes, serta memberikan perlindungan hukum untuk pelaku Bumdes.

3.Menjalin kerjasama dan mendorong pihak-pihak dari pemerintah, kementerian/lembaga, BUMN, perusahaan, koperasi, UMKM dan kelompok masyarakat desa, untuk meningkatkan akses pemasaran, mempermudah akses permodalan dan mempercepat penyebaran informasi lewat Teknologi Informasi.

4. Membangun jejaring Bumdes Nasional, dalam usaha bisnis sosial, wisata desa, pengolahan prukades, perdagangan dan jasa keuangan/non keuangan, sehingga Bumdes bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu Pilar Ekonomi Nasional

5. Terus bertekad untuk menjaga jiwa dan semangat UU Desa, yang memberikan pengakuan terhadap kedaulatan ekonomi desa, demi terwujudnya kemandirian bangsa, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi ekonomi yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan untuk tercapainya cita-cita kita bersama dan memberikan kekuatan untuk menjalankan tekad kemandirian ekonomi Indonesia dimulai dari Desa.

Mandeh, 28 Agustus 2018

Komentar