Direksi RS MMC Lhokseumawe, Hariadi (kanan) dan dr Jaka ketika dikonfirmasi, Senin (10/9). Foto : AS

ACEHSUMATRA.CO.ID, LHOKSEUMAWE — Rumah Sakit MMC (Metro Medical Center) Cunda, Kota Lhokseumawe dituding menolak merawat salah satu pasien peserta BPJS Kesehatan. Pihak rumah sakit diduga menolak menerima pasien karena tidak memiliki surat rujukan dari Puskesmas.

Keluhan ini seperti disampaikan oleh keluarga pasien, Safrizal, pada postingan akun facebook Safrizal Asia. Dalam postingan yang telah dikomentari seribu lebih netizen dan lebih 900 kali bagikan tersebut, Safrizal mengaku pihak keluarganya mendapat perlakuan kurang baik oleh dua rumah sakit sekaligus, yakni RS MMC dan RSUD Cut Meutia.

Kejadian itu dialami keluarga Safrizal yakni Usman (75 tahun), warga Gampong Matang Mane, Kec. Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, pada Selasa, 4 September 2018.

Postingan akun facebook Safrizal Asia yang menuding rumah sakit di Kota Llhokseumawe menolak rawat inap anggota keluaranya. Foto di RSUD Cut Meutia.

Dalam postingannya, Safrizal menuliskan bahwa dua rumah sakit pemerintah dan swasta tersebut menolak merawat Usman dengan alasan berbeda.

Kepada acehsumatra.co.id, Senin (10/9), Safrizal membenarkan postingan itu ditulis oleh dirinya. “Bahkan, karena kami tidak membawa surat rujukan, pihak rumah sakit MMC Lhokseumawe meminta kami menggunakan jalur umum dan membayar sejumlah uang untuk mendapatkan perawatan” tutur Syafrizal melalui sambungan telpon.

Diceritakan, pada hari itu, Usman tiba-tiba mendadak merasakan sakit di anggota tubuhnya. Keluarga merasa khawatir, karena pamannya, kata Safrizal memang memiliki riwayat penyakit stroke. Pihak keluarga lalu memboyong Usman ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

RSUD Cut Meutia, kata Safrizal, menolak rawat pasien dengan alasan ruangan IGD dan ruang rawat inap penuh. Sementara MMC disebut menolak karena pasien tidak mampu menunjukkan surat rujukan ke rumah sakit yang berada di Jalinsum, Banda Aceh – Medan itu.

Kepada manajemen di rumah sakit MMC Lhokseumawe, ia mengaku meminta dispensasi untuk masalah administrasi karena dianggap kondisi pasien berstatus emergency atau darurat. Ia mengaku akan memenuhi surat rujukan keesokan harinya, yang terpenting baginya, Usman mendapat perawatan.

“Mereka juga tidak mau, harus ada rujukan. Mereka malah meminta pakai jalur pasien biasa dan membayar biaya normal sebesar Rp1.100.000. Kami masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan ekonomi keluarga, terpaksa kami bawa pulang pasien” tutur Safrizal menyesalkan.

Masih menurut dia, sesampainya di rumah, pasien kian mengeluhkan kondisi kesehatannya yang makin lemas. Akhirnya, keesokan harinya, Usman diboyong kembali ke rumah sakit Cut Meutia untuk dirawat dan diterima.

Perlakuan penolakan pasien dari ke dua rumah sakit utamanya karena tidak mengantongi surat rujukan, disesalkan oleh Safrizal.

“Kami meminta kepada pemerintah dan anggota dewan Aceh Utara untuk mengevaluasi ke dua rumah sakit tersebut” ujar Safrizal.

Dikonfirmasi terkait tudingan penolakan rawat pasien, Direksi/Manajemen RS MMC Lhokseumawe, Hariadi SKM membantah menolak pasien, termasuk pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan.

Didampingi dokter jaga yang bertugas ketika itu, dr. Jaka, Hariadi sekaligus membantah permintaan sejumlah uang untuk menangani pasien.

Menurut Hariadi, selain persyaratan administrasi atau tujukan, pihaknya juga memastikan kondisi kesehatan pasien secara fisik. Menurut hasil pemeriksaan dr Jaka, kondisi pasien saat itu dari tinjauan medis tidak dalam kondisi darurat, dan masih memungkinkan dirawat di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Puskesmas.

“Ada beberapa kategori pasien yang membuat pihak rumah sakit harus melakukan penanganan medis segera, termasuk salah satunya kondisi darurat. Namun, dari tinjauan akademis petugas kami, pasien ketika itu tidak dalam kondisi darurat atau less emergency” ujar Hariadi, yang juga setuju bahwa Usman berhak mendapat perawatan, walau dengan bentuk rawat jalan.

Sementara untuk permintaan sejumlah uang agar mendapat perawatan di rumah sakit kategori C tersebut, juga dibantah. “Keluarga pasien bertanya berapa biaya untuk pengobatan jalur umum atau biasa. Kami lalu menunjukkan daftar biaya diluar biaya jaminan obat. Bukan meminta, mereka bertanya” kata Hariadi.

Ketika dikonfirmasi kepada dokter jaga ketika itu, dr Jaka, terkait aturan bersama BPJS Kesehatan yang membolehkan pihak rumah sakit melakukan penanganan medis terhadap pasien dengan syarat tetap harus memenuhi surat rujukan dalam masa waktu 3×24 jam, ia mengaku mengetahui aturan itu.

“Iya, tahu, 3×24 jam untuk melengkapi persyaratan adminsitrasi. Namun kembali lagi menurut kami ketika itu, pasien tidak dalam kondisi darurat atau less emergency” sebut dr Jaka.

“Semoga ini sekaligus bagian hak jawab kami terkait postingan di facebook tersebut” demikian direksi RS, Hariadi.

Komentar