Surat edaran Bupati Aceh Utara.

ACEHSUMTRA.CO.ID, LHOKSUKON — Sejumlah Keuchik (kepala desa) di Kecamatan Tanah Jambo Aye mengikuti kegiatan Bimtek (bimbingan teknis) pengelolaan dana desa ke kabupaten/kota Bogor, Jawa Barat. Keberangkatan para keuchik ini dianggap mengabaikan surat edaran Bupati Aceh Utara yang melarang aparatur gampong mengikuti bimtek di luar daerah.

Sebelumnya, Bupati Aceh Utara menerbitkan Surat Penegasan Pelaksanaan Bimtek bagi Aparatur Gampong yang ditujukan kepada Camat dalam wilayah Aceh Utara.

Dalam surat bernomor 412.25/1121 tertanggal 8 Agustus 2018 tersebut ditegaskan bahwa bagi gampong yang telah menganggarkan biaya bimbingan teknis ke luar daerah, terhitung tahun 2018 agar pelaksanaan bimtek digelar di Provinsi Aceh atau Kabupaten Aceh Utara saja.

Keuchik Matang Mane, Anwar yang dihubungi acehsumatra.co.id melalui sambungan telpon, Selasa (18/9) mengatakan dirinya bersama keuchik lainnya telah tiba dan sedang mengikuti pelatihan di Jawa Barat.

“Berangkat dari Panton Labu ke Bandara  Kuala Namu, Sumut, Sabtu malam (15/9) dan langsung ke Jakarta besoknya. Acara tiga hari, sampai besok (Rabu, 19/9)” tutur Keuchik Anwar.

Menurut dia, para keuchik mengikuti pelatihan pengelolaan dana desa, utamanya dalam hal pengelolaan BUMDes/BUMG. Untuk mengikuti pelatihan ini, para keuchik telah menganggarkan biaya perjalanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2018.

“Biaya tergantung desa masing-masing. Kalau Gampong Matang Mane kami plotkan Rp10 juta untuk biaya bimtek ke Bogor” sebut Keuchik Anwar.

Dihimpun dari beberapa informasi, dana sebesar Rp10 juta hanya untuk satu orang pendelegasian. Masing-masing desa disebut mengirim utusan dua hingga tiga orang perwakilan.

Ketua Forum Keuchik Tanah Jambo Aye, M. Nasir yang dikonfirmasi menyebut tidak seluruh keuchik ikut Bimtek. Dari 47 gampong di Kec. Tanjay, hanya 20 keuchik saja yang dilaporkan berangkat.

“Sekitar 20 keuchik yang berangkat. Sisanya bukan tidak berangkat, namun karena ada 15 keuchik di Tanah Jambo Aye yang habis masa jabatan. Sehingga mereka fokus dulu untuk pemilihan keuchik langsung” tutur M. Nasir.

Ketika disinggung perihal surat edaran Bupati Aceh Utara terkait larangan bimtek ke luar daerah yang dinilai dikangkangi oleh para keuchik, M. Nasir membantah. Ia menyebut, para keuchik bukan melawan instruksi bupati, hanya saja, para keuchik telah terlebih dahulu menganggarkan biaya bimtek sebelum surat edaran dimaksud diterbitkan.

“Tidak. Kita tidak melawan bupati. Hanya saja, surat edaran tersebut diterbitkan setelah para keuchik memplotkan anggaran untuk biaya bimtek” ujar mantan Keuchik Gampong Buket Jrat Manyang.

Melalui bimtek ini dia berharap para keuchik dapat menyerap ilmu seluas-luasnya dan bisa diterapkan di daerah masing-masing.

“Semoga keuchik yang ikut bimtek dapat mengambil ilmu dan dapat diterapkan di Kecamatan Tanah Jambo Aye” harap M. Nasir.

Sementara itu, Camat Tanah Jambo Aye, Hanifza Putra ketika dikonfirmasi terkait sosialisasi surat edaran bupati mengaku tidak pernah menerima surat surat dimaksud.

“Secara fisik saya belum menerima surat itu, tapi saya pernah lihat di media sosial” tutur Hanifza di ruang kerjanya.

Menurut camat, dalam pelaksanaan bimtek, aparatur gampong berpandangan jika digelar di daerah sangat sedikit objek yang bisa dijadikan referensi keberhasilan sebuah pengelolaan dana desa.

“Dalam bimtek perlu ada observasi lapangan, dimana keuchik perlu melihat langsung keberhasilan sebuah desa. Tidak hanya pelatihan dalam ruangan, namun perlu tinjauan lapangan. Ini yang tidak ada didaerah kita” kata Hanifza.

Namun secara prinsip ia setuju dengan semangat penerbitan surat penegasan yang ditandatangani Muhammad Thaib atau Cekmad itu.

“Prinsipnya, saya setuju dengan surat penegasan itu, namun karena didaerah kita tidak ada desa yang juara secara nasional dan bisa dijadikan desa percontohan, makanya para keuchik mengikuti bimtek ke luar daerah” pungkasnya.

Komentar