Kepala Ombudsman Aceh, Dr Taqwaddin menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama hasil konsiliasi terkait aduan masyarakat Jantho, Aceh Besar terhadap PT. PLN, Jumat (21/9). Dok : Ist

ACEHSUMATRA.CO.ID, BANDA ACEH — Masyarakat Gampong Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho, Kab. Aceh Besar melaporkan PT. PLN (Persero) Rayon Jantho kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Masyarakat melaporkan PLN ke Ombudsman dengan alasan pihak perusahaan negara tersebut diduga melakukan tindakan pemaksaan kepada pelanggan.

Berdasarkan laporan masyarakat ke Ombudsman Aceh menerangkan, permasalahan ini terjadi karena adanya paksaan dari petugas lapangan PT. PLN kepada masyarakat untuk menggantikan kWh meter dari analog ke prabayar.

Karena tidak terima paksaan tersebut dan merasa diintimidasi kemudian mereka melaporkan perkara itu ke Ombudsman.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan Konsiliasi pada Jumat (21/9). Dalam konsiliasi, Ombudsman Aceh turut menghadirkan Pelapor dan Terlapor.

Ada dua orang yang dihadirkan dari pihak pelapor, yakni Ismadi dan Muhadi yang mewakili 23 orang masyarakat Jantho Baru. Sementara dari pihak Terlapor dalam hal ini PT. PLN yang dihadiri oleh Asisten Manager (Asman) TE PT. PLN Area Banda Aceh, Bachtiar dan Mella Ayudha dari PT. PLN Rayon Jantho.

Dalam konsiliasi tersebut bertindak sebagai Konsiliator yakni Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh, Dr. Taqwaddin Husin dibantu oleh Co. Konsiliator Ilyas Isti dan Nurul Nabila Asisten Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima acehsumatra.co.id, Sabtu (22/9), pihak Ombudsman menyebut, konsiliasi telah berhasil menemukan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Adapun hasil dari konsiliasi tersebut diantaranya, masyarakat Jantho Baru (Pelapor) boleh tetap menggunakan kWh meter lama (analog) tanpa beralih ke Listrik Prabayar (LPB). Tagihan Susulan (TS) yang menunggak selama beberapa bulan karena rekening diblokir dapat dibayar secara cicilan.

Ismadi mewakili Pelapor mengaku puas dengan hasil konsiliasi tersebut. Ia mengaku setelah ada keputusan ini, pihaknya merasa tidak resah lagi dengan isu yang dikembangkan.

“Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Ombudsman yang telah melaksanakan konsiliasi dalam perkara ini, sehingga ada titik terang dan masyarakat tidak resah lagi” sebut Ismadi.

Sementara Bachtiar mewakilk PLN menyampaikan permohonan maaf atas isu yang dikembangkan tersebut. Ia bahkan menyebut telah terjadi kesalahpahan dalam komunikasi.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dilapangan, ini terjadi karena miskomunikasi petugas lapangan dengan masyarakat” ucap Bachtiar dalam konsiliasi.

Sementara Dr. Taqwaddin mengapresiasi para pihak yang terlibat dalam konsiliasi. Ia menyebut kedua pihak sangat kooperatif. Hasil konsiliasi kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

“Selanjutnya Ombudsman akan melakukan monitoring terhadap hal tersebut dan berharap segera dilaksanakan” pungkas Taqwaddin.

Komentar