Komisioner KIP Lhokseumawe, Zaenal Bakri. Dok : AS

ACEHSUMATRA.CO.ID, LHOKSEUMAWE — Pengusutan kasus korupsi pengadaan ternak pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2014 terus bergulir. Terbaru, beredar daftar nama 138 perusahaan yang terlibat dalam pengadaan ternak lembu yang diduga fiktif tersebut.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sebelumnya memplotkan anggaran Rp14,5 Milyar untuk pengadaan ternak lembu kepada kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaannya, paket proyek yang dikerjakan oleh seratusan lebih perusahaan tersebut diduga fiktif. Hasil audit BPKP, negara dirugikan dalam kasus itu hampir mencapai Rp8 milyar.

Dari daftar 138 perusahaan, disebut-sebut terdapat dua perusahaan milik Komisioner KIP Lhokseumawe, Zaenal Bakri dan istrinya. Dua perusahaan tersebut yakni CV. Alqifari dan CV. Nadya Pratama. Berdasarkan data tersebut, CV. Alqifari mendapat plot anggaran pengadaan lembu senilai Rp100 juta, sementara CV. Nadya Pratama senilai Rp110 juta.

Dikonfirmasi acehsumatra.co.id di ruang kerjanya, Senin (24/9), Zaenal Bakri membenarkan perusahaan tersebut miliknya.

“Iya benar, CV. Alqifari tertulis nama saya sebagai direktur. Sementara CV. Nadya Pratama milik istri saya,” tutur Zaenal Bakri kepada wartawan.

Menurut dia, perusahaan miliknya hanya dipinjam pakai oleh pihak ke tiga untuk ikut pengadaan ternak. Ia mengaku tidak tahu menahu terkait proses pengadaan ternak yang dilaporkan fiktif tersebut.

“Saya tidak tahu proses pelaksanaan kegiatan, saya hanya diberitahu bila ada surat yang perlu ditandatangani” kata dia.

Meskipun, sedang diselidiki pihak kepolisian dan saat ini proses persidangan untuk 3 tersangka salah satunya kepala DKPP Lhokseumawe sedang berlangsung, ia mengaku heran dengan temuan bahwa proyek tersebut fiktif.

“Yang kendalikan perusahaan memang istri saya, karena dia juga kerja di Kadin. Tapi berdasarkan laporannya, sebelum diserahkan, lembu itu ada diukur dan dilihat. Ada turun ke lapangan bersama tim dari DKPP. Makanya saya tak menyangka belakangan disebut fiktif karena barangnya ada diserahkan” ungkapnya.

Ia mengaku hanya bisa pasrah mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. “Untuk kasus ini, istri saya sudah tiga kali diperiksa polisi untuk dua perusahaan tersebut” sebutnya.

Di bagian akhir ia menegaskan bahwa kasus yang terjadi empat tahun lalu itu tidak ada korelasinya dengan jabatan dia saat ini sebagai Komisioner KIP Lhokseumawe.

“Itu kasus lama ya, tahun 2014. Tidak ada hubungannya dengan KIP” tegas Zaenal yang sebelumnya berprofesi sebagai jurnalis. (Red)

Komentar