@nett

ACEHSUMATRA.CO.ID, LHOKSUKON – Sejumlah Kepala PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Kabupaten Aceh Utara mengaku resah dengan kehadiran oknum yang disebut sebagai petugas KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan personil Polda Aceh. Dalam prakteknya, oknum yang ditengarai sebagai aparat penegak hukum tersebut diduga membekingi kepentingan pihak tertentu dalam memuluskan tujuan.

Keresahan ini seperti dituturkan oleh para Kepala PAUD se-Kecamatan Simpang Kramat kepada wartawan di sebuah kawasan di Aceh Utara, Rabu (3/10). Keresahan para kepala sekolah diakui setelah mereka diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang sebelumnya tidak diketahui isi dan kegunaan surat dimaksud.

“Kami dipaksa menandatangani selembar surat. Tapi lebih mirip absensi karena ada kolom untuk kita isi nama dan tanda tangan,” tutur Kepala PAUD Annas, Nur Akmal. Ia yang pertama menerima informasi terkait turunnya tim KPK dan Polda Aceh.

Setelah menandatangani kertas atau surat tersebut, para kepala PAUD mengaku merasa tidak nyaman. Pasalnya, kertas yang telah dibubuhkan tandatangan mereka ternyata digunakan pihak tertentu sebagai lampiran surat pernyataan yang berisi pengakuan pihaknya menjadi korban pungutan liar (pungli) oleh oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara.

Dikisahkan kembali oleh Nur Akmal, awalnya pada Senin, 24 September 2018, dirinya menerima panggilan telpon dari Ketua Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) Kecamatan Kuta Makmur, Mursyidah. Dalam percakapan itu, Mursyidah meminta Nur Akmal dan kepala PAUD se-Kecamatan Simpang Keramat agar datang ke Kec. Kuta Makmur untuk menandatangani surat.

“Ada tim dari KPK dan Polda Aceh yang turun. Datang kemari, kasih tahu kawan-kawan yang lain” kata Nur Akmal menirukan percakapannya dengan Mursyidah melalui sambungan telpon.

Demi mendengar aparat penegak hukum setingkat KPK dan Polda Aceh turun ke lapangan, Nur Akmal lalu menghubungi Ketua Himpaudi Kec. Simpang Keramat, Eli Wahyuni. Ditemani ketua ereka berlima pun datang ke rumah salah seorang kepala PAUD Kec. Kuta Makmur, di Keude Buloh Blang Ara.

Masih menurut cerita Nur Akmal, sesampai dirumah itu, pihaknya sudah ditunggu oleh Mursyidah. Tak lama berselang, tim yang disebut dari KPK dan Polda Aceh itu tiba.

“Turun dari mobil tiga orang, salah satunya saya kenal yaitu ibu Liza, Ketua Himpaudi Kec. Sawang. Sedangkan dua orang lagi, yakni satu perempuan dan satu laki-laki tidak kami kenal. Katanya orang KPK dan Polda Aceh” tutur Nur Akmal yang turut diamini oleh empat kepala PAUD lainnya.

Setelah itu, para kepala PAUD se-Kec. Simpang Keramat diminta untuk menandatangani selembar kertas yang lebih mirip seperti absensi kehadiran. Apesnya, para kepala PAUD mengaku tidak tahu isi surat pernyataan yang ditandatangai tersebut.

“Kami langsung diminta tandatangan, kami minta baca isi surat, tapi tidak dikasih. Katanya buru-buru” sebut Nur Akmal.

Belakangan, kata Nur Akmal, pihaknya baru mengetahui surat tersebut ternyata berisikan pengakuan para Kepala PAUD yang menjadi korban pungli oleh oknum pejabat di Dinas PK Aceh Utara, setelah surat itu beredar di media sosial.

Sementara menurut Ketua Himpaudi Simpang Keramat menyebut pihaknya dirugikan atas tindakan oknum atau pihak tertentu yang menakut-nakuti dirinya dan para kepala PAUD lainnya. Dirincikan, Kecamatan Simpang Keramat memiliki 8 sekolah PAUD, 5 kepala sekolah ikut menandatangani, sementara 3 kepala sekolah berhalangan hadir saat penandatanganan surat itu dilakukan.

“Kami minta identitas orang yang mengaku KPK dan Polda Aceh itu diungkap. Kami juga tidak mengakui surat pernyataan pungli karena kami tidak pernah di-pungli oleh pihak manapun. Kami minta Polisi memproses kasus penyalahgunaan tanda tangan ini” tutur Eli Wahyuni didampingi Kepala PAUD Al Kautshar, Nur Afrida, Kepala PAUD Nabila, Emi dan Kepala PAUD Anshar, Maulidawati megakhiri pernyataan bersama pihaknya.

Ketua Himpaudi Kecamatan Kuta Makmur, Mursyidah ketika dikonfirmasi melalui sambungan telpon mengatakan, dirinya mendapat informasi turunnya tim dari KPK dan Polda Aceh dari Ketua Himpaudi Kec. Sawang, Liza. Liza, kata Mursyidah meminta dirinya mengumpulkan para kepala PAUD di Kec. Kuta Makmur dan Simpang Keramat.

“Kata dia tim KPK dan Polda turun kesini untuk mengambil tanda tangan surat pernyataan yang berisi bahwa Dinas PK melakukan pungli dari sejumlah kepala PAUD di Aceh Utara,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Himpaudi Sawang menyangkal telah menyebut dirinya bersama tim dari KPK turun untuk mengambil tanda tangan. “Yang ada para kepala PAUD yang bertanya, apa mereka dari KPK? bukan saya yang menyebut mereka dari KPK” kata Liza.

Namun, ia mengakui salah seorang diantara yang mendampingi dirinya sebagai utusan aparat penegak hukum. “Tapi yang satunya benar merupakan utusan Polda Aceh yang mendampingi saya untuk mengambil tanda tangan surat tersebut” ujar Liza.

Mengenai penandatanganan surat yang disebut bahkan tidak diketahui isinya sebagaimana keluhan Kepala PAUD di Kec. Simpang Keramat, Liza membantah jika penandatanganan itu atas dasar paksaan.

“Saya juga tidak pernah memaksa dan menakuti mereka untuk menandatangani surat pernyataan itu. Mereka menandatangani secara sukarela” aku Liza di ujung sambungan telpon.

Diakhir konfirmasi, Liza menduga ada pihak tertentu yang menakuti kepala PAUD atau mengacaukan proses hukum yang sedang berlangsung di institusi tersebut.

Komentar