Ketua YARA Perwakilan Lhokseumawe, Rizal Sahputra, SH. Dok : Ist

ACEHSUMATRA.CO.ID, LHOKSEUMAWE — Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Lhokseumawe mendesak kepolisian agar mengungkap dugaan pencatutan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Aceh oleh Ketua Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua YARA Lhokseumawe, Rizal  melalui siaran pers yang diterima acehsumatra.co.id, Kamis (4/10). Dalam siaran pers, YARA menyebut selain mencatut institusi penegak hukum, oknum Ketua Himpaudi di Aceh Utara juga dilaporkan atas upaya menakut-nakuti sejumlah Kepala PAUD di wilayah itu.

“Kami menerima laporan dari sejumlah Kepala PAUD di Kec. Kuta Makmur, Senin kemarin (1/10). Hari ini, Rabu (3/10) kami kembali menerima laporan yang sama dari Kepala PAUD di Kecamatan Simpang Keramat. Laporan sama, upaya pihak tertentu menakuti sejumlah kepala sekolah agar bersedia meneken surat pernyataan” kata Rizal.

Kepada YARA, sebut Rizal, para kepala sekolah mengaku sangat resah dengan ulah dan tindakan Ketua Himpaudi Kec. Sawang yang meminta mereka menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara melakukan pungli.

Baca Juga : Oknum Ketua Himpaudi di Aceh Utara Catut KPK dan Polda Aceh

Sebelumnya diberitakan, sejumlah kepala sekolah usia dini di dua kecamatan tersebut diminta oleh ketua Himpaudi Kec. Sawang, Liza untuk menandatangani surat pernyataan. para kepala PAUD tersebut merasa terpaksa menandatangani surat pernyataan karena bersama Liza, juga ikut dua orang yang disebut-sebut sebagai petugas KPK dan anggota Polda Aceh.

Menurut Rizal, cara-cara seperti itu merupakan bentuk ancaman dan pemaksaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, resah dan cara-cara yang sangat bertentangan dengan Dasar Negara. Ia mengutip UUD 1945 pasal 28G yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

“Selain itu, pada pasal 368 KUHP mengatur tentang tindakan memaksa seseorang untuk membuat pernyataan secara tertulis merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak yang diatur secara tersirat dalam konstitusi” papar Rizal.

“Oleh karena itu Yara mendesak pihak Kepolisian untuk menindak pelaku, karena aksinya tersebut, telah meresahkan banyak orang, apa lagi dalam aksi itu pelaku mencatut nama Institusi Negara seperti KPK dan Polda Aceh untuk menakut-nakuti para korban” ungkapnya.

Menyikapi laporan tersebut, sambung Rizal, YARA Perwakilan Lhokseumawe sedang mempelajari laporan dan mencari beberapa bukti pendukung lainnya sebelum melaporkan kasus tersebut kepada pihak penegak hukum.

Sementara itu, Ketua Himpaudi Sawang, Liza yang dikonfirmasi media ini mengaku tidak mencatut nama KPK dan Polda Aceh. “Yang ada para kepala PAUD yang bertanya, apa mereka dari KPK? bukan saya yang menyebut mereka dari KPK” kata Liza.

Namun, ia mengakui salah seorang diantara yang mendampingi dirinya sebagai utusan aparat penegak hukum. “Tapi yang satunya benar merupakan utusan Polda Aceh yang mendampingi saya untuk mengambil tanda tangan surat tersebut” ujar Liza.

Mengenai penandatanganan surat yang disebut bahkan tidak diketahui isinya sebagaimana keluhan Kepala PAUD di Kec. Simpang Keramat, Liza membantah jika penandatanganan itu atas dasar paksaan.

“Saya juga tidak pernah memaksa dan menakuti mereka untuk menandatangani surat pernyataan itu. Mereka menandatangani secara sukarela” aku Liza di ujung sambungan telpon.

Komentar