ACEHSUMATRA.CO.ID, Jakarta – Masyarakat Indonesia diharapkan tidak mencoblos foto, nama, atau nomor Calon Presiden dan Wakil Presiden, juga calon anggota legislatif, yang memberi atau menjanjikan imbalan uang atau berbagai macam hadiah.
“Mari kita jadikan Pemilu 2109 ini sebagai momen untuk membersihkan Indonesia dari pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang punya rekam jejak maupun yang berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme,”seru Koordinator Panitia Seruan Aksi #PemiluBersih2019, dari Gerakan Anti Korupsi – Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT) Adi FN, di pelataran Gedung Merah-Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/4) GAK-LPT  berdiri atas dorongan-spontan sejumlah alumni dan mahasiswa beberapa perguruan tinggi, saat berkumpul di Gedung KPK-RI Jakarta guna mendukung Pimpinan KPK-RI pada 18 Februari 2015 dengan seruan: “Save KPK, Reformasi Polri, dan Hentikan Kriminalisasi KPK”.
Selanjutnya Adi meminta agar mereka yang memberi atau menjanjikan imbalan uang atau berbagai macam hadiah,
foto atau video dan segera laporkan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)
GAK-LPT mengingatkan isi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
• Agar seluruh elemen masyarakat Indonesia datang ke Tempat-Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan Presiden, Wakil Presiden, dan wakil-wakil rakyat secara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Jangan termasuk Golput (Golongan Putih) karena tidak ikut Pemilu.
• Agar seluruh jajaran fungsi Penyelenggara Pemilu, yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), benar-benar menegakkan azas Luber dan Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil).
• Agar seluruh jajaran Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu, yang terdiri atas unsur Bawaslu, Polri yang didukung TNI, dan Kejaksaan Agung RI, juga Aparatur Sipil Negara (ASN), bersikap dan bertindak netral dan profesional, sehingga mampu cepat-tanggap dalam menindak semua pelanggaran dan tindak pidana Pemilu.
GAK-LPT mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membersihkan Indonesia dari pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang punya rekam jejak maupun yang berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN):
* Peduli dan aktif dalam mencegah pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, termasuk pelaku “serangan fajar”,
* Cegah berkembangnya partai politik yang meng-halal-kan segala cara, dengan tidak mencoblos partai maupun caleg-nya, sehingga parpol tersebut tidak bisa lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% pada Pemilu 2019,
* Salah satu ciri parpol dan caleg “kotor” adalah tidak memenuhi kewajibannya mengisi dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tepat waktu sesuai ketentuan, dan berusaha membeli suara rakyat,
* Agar memilih capres dan cawapres, juga caleg, yang bebas dari segala bentuk atau wujud korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta menunjukkan tekad dan keberanian mendukung KPK-RI dalam upaya pemberantasan KKN,
*Jangan pilih napi maupun mantan napi koruptor.
GAK-LPT dideklarasikan pada tanggal 29 September 2015 di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, dihadiri 100-an tokoh masyarakat dan pimpinan lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, pengurus dan para aktivis ikatan alumni dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai perguruan tinggi.
Visi GAK adalah mewujudkan cita-cita Indonesia tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme maupun segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Misi GAK adalah bersama masyarakat mengikis fikiran, sikap dan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, dimulai dari keluarga, dalam membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integritas di semua aspek kehidupan berbangsa, bernegara, berorganisasi dan bermasyarakat.
GAK-LPT bersama elemen bangsa lainnya terus mengawal dan mengingatkan Pemerintah agar mencegah dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu; serta mempercepat proses tercapainya tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Komentar