ACEHSUMATRA.CO.ID, Jakarta – Direktur Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus menyatakan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafat Pejuang Demokrasi yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2019 dalam menjalankan tugas negara.

Hingga 4 Mei lalu, 440 petugas KPPS termasuk 22 polisi yang gugur dan 3.788 masih sakit dengan total yang mengalami musibah 4.228 jiwa. Sebagian besar petugas KPPS wafat dari 30 provinsi karena kelelahan fisik, kurang waktu istitahat, kecelakaan lalulintas dan sebagainya. Mereka itu gugur demi menjaga kemurnian proses rekapitulasi di tingkat masing-masing hingga melupakan kesehatan sendiri.

“Kita memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang peduli kepada Pejuang Demokrasi. Presiden Jokowi sudah menyatakan turut berduka. Pemerintah juga sudah memberikan santunan kepada ahli waris,” ungkap Teuku Neta, Selasa (7/5/2019).

Perihal musibah nasional ini menjadi pelajaran, tidak dilupakan dan tidak terulang lagi, Neta mengusulkan nama-nama Pejuang Demokrasi dipahat dijadikan prasasti di Gedung KPU, Jakarta.

Menurut Teuku Neta, jerih payah petugas KPPS baik yang sudah meninggal dunia, dirawat di rumah sakit, dan masih bertugas tidak bisa dinilai dengan materi.
“Melalui prasasti itu, seluruh rakyat Indonesia diingatkan bahwa proses demokrasi Pemilu 2019 dilalui bukan dengan gampang. Ada nyawa yang berpisah dengan jasad. Anak-anak, istri, atau orangtua yang kehilangan orang yang disayangi. Subuh pertama dan berbuka tanpa mereka. Ini sangat menyedihkan,” ajak Teuku Neta.

Sebagaimana diketahui, KPU sudah memberikan dana santunan ke beberapa petugas KPPS yang meninggal. Pemberian dana santunan ini menyusul surat Menteri Keuangan Sri Mulyani tertanggal 25 April 2019 dengan Nomor S-316/ MK.02/ 2019. Besaran santunan Rp 36 juta bagi petugas meninggal dunia, Rp 30 juta untuk yang cacat permanen, luka berat Rp 16,5 juta dan luka sedang Rp 8,25 juta. Petugas KPPS yang sakit, sesuai petunjuk teknis KPU dimasukkan dalam kategori luka sedang maupun luka berat.

Komentar