ACEHSUMATRA.CO.ID, Jakarta – Ketua Pemuda Muslimin Pidie, Muhammad Nizal Fakri, mengapresiasi langkah hukum yang ditempuh Ketua Umum Partai Aceh (PA), Muzakir Manaf dan Senator Fachrul Razi, melaporkan Denny Siregar ke Mabes Polri pada Selasa, (16/07), atas dugaan penghinaan yang dilakukan Denny melalui akun yotube “Cokro TV”

“Nyinyiran Denny Siregar soal video Qanun Poligami yang diposting ke publik, sangat tidak layak dan etis. Sepertinya Denny Siregar sangat hobi bernyinyir atau berceloteh yang berujung potensi disintegrasi bangsa,”ujar Nizal, melalui rilis yang dikirimkan keredaksi acehsumatra.co.id, Rabu (24/7)

Menurut Nizal, Aceh merupakan provinsi yang memiliki kekhususan bersyariat Islam dan diberikan kewenangan merancang qanun atau regulasi yang bersyariat,”soal poligami, dalam Syariat Islam sah sah saja.”sebut Nizal.

Menanggapi laporan dua tokoh Aceh tersebut, Nizal meminta Polri profesional dan mencermati secara detail lontaran kata dalam video tersebut yang mempunyai delik.

“Harus ada efek jera untuk Denny Siregar.Semoga pihak Polri segera memproses Denny Siregar,”pintanya

Dia berharap pihak aparat terutama Polri untuk memecahkan masalah secara adil dalam koridor konstitusi,”Juga apresiasi saya kepada 3 tokoh masyarakat Aceh, Muzakir Manaf, Fachrul Razi dan Muhammad Saleh yang telah menggunakan hak konstitusi atas laporan Denny Siregar ke Mabes Polri jakarta. Kepada masyarakat Aceh mari mengawal secara bersama proses laporan dugaan tindak pidana Denny Siregar yang telah ada di meja Polri,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, masyarakat Aceh dalam beberapa waktu yang lalu sempat di bikin heboh soal video pernyataan pegiat media sosial Denny Siregar, lontaran kata dalam video kurang lebih 3 menit membuat perasaan masyarakat Aceh tersinggung dan terlukai akibat postingan video oleh Denny Siregar. Beberapa tokoh masyarakat Aceh yang tinggal di Jakarta juga merespon terkait pernyataan Denny Siregar salah satunya H. Fachrul Razi, MIP senator Aceh DPD RI.

Sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagaimana telah di ubah oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuahan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (sara).

Langkah Muzakir Manaf selaku ketua Umum Partai Aceh melalui Jubir Partai Aceh Muhammad Saleh dan Senator Fachrul Razi sangat layak diapresiasi, langsung membawa kasus ini ke meja hukum.Sikap konstitusional yang diperlihatkan oleh dua tokoh Aceh ini sedikitnya bisa mengobati perasaan masyarakat Aceh yang terlukai akibat ocehan Denny siregar yang berpotensi memecah belah bangsa dan cenderung tidak menerima masyarakat indonesia yang sangat plural.(ril)

Komentar