ACEHSUMATRA.CO.ID, Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI) mengelar diskusi publik “Kelestarian Hutan dan Prospek Ekowisata di Era Revolusi Industri 4.0” Diskusi dihadiri Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sebagai kynote speaker serta ratusan peserta dari unsur Kader SOKSI, aktivitas lintas partai, akademisi, pengusaha, LSM, multistakeholder kehutanan dan masyarakat umum.

Empat pembicara yang kompeten di bidangnya menjadi pembicara pada diskusi publik yang di moderatori Dr. Transtoto Handadhari, Dirut Perum Perhutani 2015-2017, diantaranya: AA Bagus Adhi Mahendra Putra-Anggota DPRRI Fraksi Golkar Komisi IV, PROF. Rizal Djalil-Ketua BPK 2014/Anggota BPK IV Periode 2014-2019 dan Dr. Helmi Basalamah-Kepala Penyuluh SDM KLHK.

“Diskusi publik ini kita coba melihat sisi pelestarian hutan dan prospeknya sekaligus merespon program pemerintah terkait kawasan wisata strategis prioritas yang yang sebagian besarnya memanfaatkan kawasan hutan.” kata Dina Hidayana, Wasekjen SOKSI, sekaligus koordinator diskusi ini yang berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Ruang Rimbawan 1 KLHK, Senayan, Jakarta pada Selasa 10 september 2019.

Dina Hidayana dalam keterangannya kepada wartawan mengapresiasi antusiasme peserta, para pemangku kehutanan dan masyarakat umum, yang hadir sebagai peserta aktif untuk mendiskusikan isu strategis yang bukan saja berkaitan langsung dengan bidang pekerjaan sehari-hari juga terobosan yang bisa dilakukan dalam menghadapi perubahan zaman dan dinamika sosial di sektor kehutanan. Indonesia sebagai pemilik hutan terluas ketiga didunia harus mampu menjaga kelangsungan ekosistem, kelestarian hutan tidak boleh diabaikan mengingat fungsi strategisnya dalam kehidupan, inovasi perlu disegerakan untuk mengimbangi dinamika global yang berlangsung sangat cepat.

Bambang Soesatyo, Ketua DPRRI yang juga merupakan Kader SOKSI menekankan pentingnya hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kekayaan Sumber Daya Alam yang terkandung di dalam hutan Indonesia merupakan _resources_ penting dan utama dari siklus kehidupan dilihat dari perspektif ekologi, ekonomi dan sosial. Penting bagi kita untuk memastikan keseimbangan dari ketiga fungsi hutan tersebut. Mengabaikan fungsi ekologi untuk semata-mata dieskploitasi secara ekonomi, misalnya, akan menganggu dan merusak kelestarian hutan dalam jangka panjang, atau sebaliknya. Pengusaha Hutan sudah banyak mengekspoitasi hutan dan menikmati hasil yang besar dari upaya menguras sumber daya alam, saatnya untuk ikut memikirkan secara serius terkait upaya-upaya perlindungan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan khususnya. Kontribusi Pengusaha terhadap kesejahteraan masyarakat, peningkatan devisa dan perlindungan daya dukung lingkungan harus signifikan dengan eksploitasi yang telah dilakukan.

Dalam forum yang sama, AA Bagus Adhi Mahendra Putra, Legislator Partai Golkar Komisi IV dari Dapil Bali yang terpilih kembali di Pemilu 2019 ini, menyampaikan pentingnya _Local Wisdom_ dalam pengelolaan hutan. Bali dan Kemajuan wisatanya adalah satu contoh yang bisa ditiru dan dikembangkan di wilayah lain, khususnya untuk kelola ekowisata. Prinsip Tri Hita Karana, Menjaga hubungan baik Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, Manusia dengan Alam dapat diejawantahkan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan. Penggabungan nilai-nilai tradisi dengan kearifan lokal merupakan satu pendekatan yang perlu lebih diutamakan mengingat tingkat keberhasilan yang jauh lebih optimal. Ketua Depidar SOKSI Provinsi Bali ini juga mengungkapkan perlunya merubah paradigma kelola hutan yang menganggap hutan dan satwa liar itu perawan yang tak boleh disentuh atau didekati manusia. Kita harus hentikan cara-cara yang memperkosa alam dan hutan kita. Banyak inovasi- inovasi yang bisa kita lakukan, seperti membuat pembelajaran atau atraksi menarik, misalnya satwa-satwa liar atau langka, agar bisa bersahabat dengan manusia. Dengan demikian tercipta lingkungan yang ramah, baik bagi hewan, tumbuhan maupun manusia, juga secara ekonomi mampu mendongkrak potensi ekowisata. Pemanfaatan teknologi pun perlu dioptimalkan, karena adaptasi Revolusi Industri 4.0 tidak terelakkan di era kekinian. Kementerian LHK akan lebih mudah dalam pemantauan sumber daya hutan juga pemasaran wisata. jangan sampai kemajuan teknologi, bukan saja tidak termanfaatkan untuk optimalisasi hutan, tapi justru digunakan untuk mendegradasi hutan yang membahayakan generasi penerus.

Sisi lain, Prof Rizal Djalil yang pernah menjabat sebagai Ketua BPK RI tahun 2014, yang saat ini masih menjadi Anggota IV BPK RI periode 2014-2019, yang membidangi Kehutanan, menyatakan ketidaksetujuannya jika nomenklatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisahkan kembali, karena menurutnya kombinasi yang sekarang ini sudah pas. Penggabungan dan pemisahan nomenklatur baru akan menyulitkan dalam akuntabilitas, yang menuntut ektra prudent.

Sementara Eselon 1 yang hadir mewakili Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Helmi Basalamah, secara umum menjelaskan program-program KemenLHK dalam pembukaan destinasi wisata baru dan pengembangan yang sudah ada.

Sementara itu, Plt Ketua Umum SOKSI, Bobby Suhardiman menyampaikan bahwa SOKSI selaku ormas Pendiri Partai Golkar tegas dan konsisten dalam Doktrin Karya Kekaryaan pmenyangkut aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komentar