ACEHSUMATRA.CO.ID, Takengon – Maraknya pertumbuhan becak liar belakangan ini, membuat para penarik becak resah dan mendatangi kantor DPRK Aceh Tengah guna memohon untuk dilakukan penertiban becak liar yang tumbuh menjamur, Senin, (28/10/19).

Kedatangan puluhan tukang becak tersebut disambut oleh Komisi B DPRK Aceh Tengah yang diketuai oleh Syukurdi Iska yang didampingi oleh beberapa anggota DPRK Komisi B lainnya.

Salah seorang penarik becak, yang juga ketua Ikatan Becak Bermotor (IBB) Aceh Tengah, Mukhlis, mengatakanbahwa pada masa Kepala Dinas Perhubungan sebelumnya, semua becak yang beroperasi di Takengon terdata dan mempunyai kontribusi PAD melalui dana parkir yang dikenakan sebesar Rp. 48.000 untuk satu becak per tahun.

Sehingga, katanya, semua becak terdata. Dengan terdatanya semua becak yang beroperasi di Takengon tersebut, sehingga para tukang becak bisa meminimalisir terjadinya kejahatan yang terjadi terhadap para penumpang becak, seperti perampokan, pencurian dan pelecehan terhadap penumpang.

“Saat ini laju pertumbuhan becak liar yang tidak terdata, sehingga jumlah becak liar hampir lebih banyak dibandingkan dengan jumlah becak yang resmi terdata, sehingga banyak terjadi hal yang tidak diinginkan namun tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena penarik becaknya tidak diketahui,” ujar Mukhlis.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengah, Jauhari yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, dirinya berjanji akan menelusuri tentang informasi adanya pengutipan iuran parkir sebesar Rp. 48.000 oleh pegawainya, selain itu Jauhari juga berjnaji siap melakukan penertiban terhadap seluruh becak liar yang beroperasi diwilayah Takengon, asalkan didasari kesepakatan semua pihak terutama para tukang becak.

Berdasarkan data dari Dishub Aceh Tengah, jumlah becak bermotor atau betor yang beroperasi di wilayah Takengon sudah mencapai sekitar seribuan becak lebih, jumlah tersebut jauh lebih tinggi jika dibnadingkan dengan jumlah yang ada pada empat organisasi becak yang hadir pada saat itu, yang menurut mereka jumlahnya hanya sekitar 800 an becak.

“Saya setuju dilakukan penertiban terhadap becak liar yang beroperasi saat ini, asalkan kesepakatan ini kita komitmen secara bersama dan jangan ada terjadi perlawanan dari para tukang becak disaat kita lakukan razia nanti, terkait iuran parkir yang disebutkan tadi, saya akan cek segera kebenarannya,” kata Jauhari.

Audiensi para perwakilan tukang becak yang beroperasi di Aceh Tengah ini berlangsung dengan damai dan penuh kekeluargaan, sehingga diambil keputusan yang diantaranya, pertama dilakukan persiapan badan hukum terhadap lima organisasi yang menaungi para tukang becak yang berada dibawah naungan mereka, kemudian baru dilakukan penertiban serentak terhadap becak liar yang tidak terdata sata ini.

“Ini hanya ngobrol santai, silaturahmi antara saudara kami para tukang becak, Dinas Perhubungan dan kami anggota dewan dari Komisi B,” ujar Syukurdi Iska.(ROBBI)

Komentar