ACEHSUMATRA.CO.ID, Sumatera Barat – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melakukan koordinasi terkait pembangunan Monumen Nasional PDRI atau Monumen Bela Negara yang merupakan komitmen untuk merawat dan menjaga nilai-nilai luhur sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Asisten Deputi Bidang Kesadaran Bela Negara Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Rufbin Marpaung mengatakan bahwa pembangunan Monumen Bela Negara yang sudah dilaksanakan pada tahun 2013 rencana awalnya akan berlangsung selama 5 tahun dan selesai pada tahun 2018 lalu.

“Namun ada beberapa kendala dalam melaksanakan pembangunan monument PDRI, antara lain: belum ada Keputusan Presiden sebagai payung hukum untuk pembangunan monumen tersebut, pembangunan monumen sempat terhenti karena adanya kendala teknis di lapangan, panitia pusat dirasakan kurang aktif untuk mengkoordinir kementerian terkait untuk, pembangunan fisik dan infrastruktur terkait belum ada terlaksana secara proporsional,” ungkap Rufbin.

Dia tambahkan, pembiayaan pembangunan monument nasional PDRI baru dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta didukung oleh Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Padahal, seharusnya ada 7 kementerian yang terlibat penuh untuk mendukung program tersebut, kata Rufbin pada kegiatan Forum Group Discussion Subjek Nasionalisme dan Patriotisme Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (5/11/2019).

Sementara itu Wakil Bupati Lima Puluh Koto, Ferizal Ridwan S. Sos, yang juga merupakan Sekretaris Yayasan Peduli dan Pejuang PDRI 1948-1949 mengatakan telah menerbitkan tiga Peraturan Bupati dan satu Keputusan Bupati untuk mendukung program monumen nasional PDRI. Salah satunya tentang penetapan daerah atau wilayah-wilayah pendukung monument nasional PDRI tersebut.

“Kami dan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota berharap peringatan Hari Bela Negara Tahun 2020 dapat dilaksanakan di Monumen Nasional PDRI,” ujar Wakil Bupati.

Selanjutnya kami mengusulkan agar setelah pembangunan Monumen Nasional PDRI maka dilaksanakan program bela negara lainnya baik secara nasional maupun local, tambah Ferizal Ridwan.

Nara sumber lain, Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia, Dr. Wansamri menyampaikan bahwa bela negara adalah sikap mental dan tindakan untuk menegakkan marwah negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pancasila dan UUD 1945.

“PDRI tidak mungkin berjalan tanpa ada persatuan. Tanpa deklarasi mereka berjuang bersama mereka bersatu. Para pejuang PDRI berjuang tanpa pamrih untuk membela negara,” Ujar Dr. Wamsamri.

Ketua DPD Pepabri Provinsi Sumatera Barat, Letkol Purn Syaiful Bahri, selaku panelis ketiga menyampaikan bahwa sejarah yang diingat oleh generasi sekarang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh para pelaku sejarah itu sendiri yang jauh lebih berat.

“Perlunya membuat film-film bertemakan sejarah agar generasi muda mau menonton dan mendapatkan nilai-nilai perjuangan,” ujar Syaiful Bahri.

Dia tambahkan, “Menwa di kampus-kampus juga perlu diaktifkan kembali karena mereka dapat menjadi motor kelompok bela negara.

Penanggap acara Diskusi ini yang juga wakil dari Kementerian Pertahanan, Kolonel Kav Cecep Darmawan, Kasubdit Lingkungan Pekerja, Ditjend Bela Negara Dirjen Pothan Kemhan, mengatakan pembangunan monument nasional jangan hanya bersifat fisik dan seremonial.

“Monumen nasional PDRI harus dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan bela negara yang terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ucap Cecep.

Alfan, wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengajak seluruh pihak untuk menyamakan persepsi terhadap urgensi pembangunan monument nasional PDRI. Kami optimis pembangunan monumen nasional PDRI akan selesai sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Namun kesemuanya itu tentunya membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait,”tutup Alfan. (*)

Komentar